2 Advokat DPC Peradi Ikuti Bimtek Hukum Menangani Kasus Sengketa Pemilu 2019


ARYA-MEDIA, Ngawi – Mengantisipasi sengketa hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, mendelegasikan Bibih Haryadi SH dan Helmi Abidin S.HI mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) hukum acara penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu tahun 2019.

Acara yang berlangsung tiga hari di Manyar surabaya tersebut dimulai hari Jumat Minggu Tanggal 29 31 Maret 2019 resmi dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi/MK DR. Anwar Usman, SH.,MH didampingi Ketua Umum Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan dan Wakil Sekjen Rifaii Kusumanegara. Jumat,(29/03/2019).

Dalam sambutannya Ketua MK DR. Anwar Usman, SH.,MH mengatakan situasi sekarang ini harus diakui bahwa semakin dekat pemilu maka situasi politik akan semakin ramai karena masing-masing calon, terutama tim sukses dan partai politik saling serang. Terlebih lagi, pemilihan umum legislatif dan presiden di Indonesia yang digelar secara serentak pada tahun 2019 ini menjadi pemilu paling sulit karena akan dilakukan secara serentak.

”Dengan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gugatan nomor 14/PUU-XI/2013 yang diputus pada 23 Januari 2014, nantinya para pemilih harus membawa 5 surat suara untuk memilih anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, anggota DPRD tingkat provinsi, anggota DPR, anggota DPD, serta calon presiden dan wakil presiden dan ini menjadi pemilu paling sulit dikarenakan dilakukan secara serentak ” Ujarnya

Bibih Haryadi SH ketika ditemui mengungkapkan bahwa Bimtek ini sangat bermanfaat dan banyak pengetahuan yang didapat dalam menangani kasus – kasus sengketa dalam Pemilu, baginya ini pengalaman pertama dan sangat berharga pengetahuan brilian yg dibawakan pemateri – pemateri dari pakar – pakar hukum sebagai narasumber yang ada di Indonesia antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi DR. Anwar Usman, SH.,MH, Peneliti senior hakim konstitusi RI Pan Mohamad Faiz, SH., M.C.L., Ph.D, DR. Bambang Widjoyanto.

”Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang salah satunya adalah untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Adapun yang dimaksud mengenai sengketa hasil Pemilu khususnya Pemilu Legislatif adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan hasil Pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus), perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik di suatu daerah pemilihan dan terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Perselisihan hasil Pemilu Legislatif tersebut terkait dengan kemungkinan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Lebih lanjut Bibih Haryadi, SH yg juga menjabat sebagai Wakil ketua DPC Peradi Ngawi dan juga Ketua Posbakum di Pengadilan Kabupaten Ngawi ini menjelaskan bahwa Bimtek ini sangat diperlukan bagi Advokat, selain menambah ilmu pengetahuan terkait perkara hukum sengketa pemilu juga menjalin komunikasi serta kekeluargaan sesama anggota Peradi se-indonesia. Ini merupakan bekal ilmu yang sangat berharga bagi Advokat dalam menjalankan profesinya. (2/03/2019).

Peserta Bimtek MK dari Peradi di surabaya hanya 100 orang advokat peradi saja dari seluruh Indonesia, Alhamdulilah saya mendapatkan hasil tes yang memuaskan, itu menjadi bekal apabila ada sengketa pemilu di MK dikemudian hari, kami dari DPC Peradi Ngawi sudah siap untuk menagani perkara sengketa pemilu tersebut, apabila dibutuhkan oleh para pihak terkait yg berperkara” ungkap Ketua Umum LBH LIBAS yang selalu berbicara tegas dan lugas ini. (BGA/pra)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *