Aksi Unjuk Rasa, Warga Minta Kejelasan Anggaran Konpensasi Sampah


ARYA-MEDIA, Kediri – Warga kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, melakukan aksi unjuk rasa akibat terdampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di wilayahnya. Ratusan pendemo tersebut, diterima oleh perwakilan Kepala DKLHKP Didik Catu, Kepala Kesbangpol Linmas dan perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Senin (06/07/2020).

Sebelumnya ratusan warga tidak bisa berangkat dikarenakan kereta kelinci sebagai sarana transpotasi aksi tidak diizinkan berangkat dengan alasan UU lalulintas. Namun, aksi tetap berlangsung dengan perwakilan warga pojok berorasi di pintu gerbang Pemkot Kediri.

Alhasil, mediasi antar aksi dan Pemkot Kediri memberi kebijakan untuk perwakilan aksi masuk ke Pemkot guna menyerap aspirasi dan maksud aksi.

Salah satu dari perwakilan dari warga menyampaikan beberapa keluhan kok kompensasi belum cair. Kapan dicairkan? Karena sampai saat ini belum ada kejeasan kenapa pencairan kok terhambat.Kompensasi itu masuk kriteria Bansos atau bukan?,” kata Supriyo, Senin (06/07).

“Kalo kompensasi fungsi Kelurahan sebagai apa? Ini yang perlu dijawab,” Lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut Didik Catur menjelaskan, bahwa dalam pencairan pemkot tidak menghambat dan sedang dalam proses.

Setelah debat sengit terus berlangsung, akhirnya dapat kejelasan bahwa pencairan kompensasi dampak TPA setelah PAK 2020.

Sementara itu, merasa tidak puas, warga pun meningalkan ruangan dan menuju ke kejaksaan. Selanjutnya,erwakilan Aksi dipersilahkan masuk dan di temui Kasipidsus dan Kasiintel.

Suprio (perwakilan aksi red), mencurahkan tuntutannya dan juga membuka kasus regulasi beras sahabat.

Setelah mendengar aspirasi, para perwakilan Kejari Kota Kediri akan meminta Pemkot Kediri untuk mediasi dan segera dicairkan, jika anggaran sudah ada. “Apabila kompensasi tidak ada kendala, kenapa harus dipersulit,” jelasnya. (06/07).

Pihak Kejaksaan Kota Kediri, juga akan segera memeriksa pihak pihak yang terlibat dalam penyaluran beras sahabat yang disinyalir tidak menggunakan anggaran kirimnya kepada tukang becak.

”Kita tetep akan terus demo untuk menyuarakan hak warga, bahkan bila diperlukan warga akan melakukan class actions ke Pengadilan”, tegas Suprio.

Diketahui bahwa, hasil informasi yang didapat, anggaran untuk kompensasi sudah tersedia dan disetujui oleh DPRD Kota Kediri. Namun, muncul bahasa bahasa baru dalam pertemuan, menunggu analisa dari UGM Yogyakarta terkait sejauh mana dampak sampah. (Pr@/Redk)

 431 total views,  4 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!