Bojonegoro Menempati Posisi Ke-2 Program PTSL Jawa Timur


ARYA-MEDIA, Bojonegoro – Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, mengapresiasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, dalam upaya pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah.

Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL yang dilaksanakan sejak tahun 2017, Kabupaten Bojonegoro telah menempati urutan kedua se-Jawa Timur setelah Kabupaten Gresik dalam penuntasan PTSL tahun 2020.

“Berdasarkan target, Bojonegoro tahun 2021-2022 seharusnya sudah tuntas. Berhubung adanya pandemi Covid-19 di awal bulan maret kemarin, akhirnya dilakukan penghematan untuk penanganan Covid-19 dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang,” kata Anna Muawanah, Bupati Bojonegoro, Kamis (16/7/2020).

Kepala BPN Kabupaten Bojonegoro, Yery Agung Nugroho, juga menyampaikan, bahwa Kabupaten Bojonegoro berhasil menuntaskan secara lengkap sejumlah 23 Desa dari 430 Desa maupun Kelurahan. Bojonegoro sedikit di bawah Kabupaten Gresik yang menempati urutan pertama dengan menyelesaikan 28 Desa Program PTSL se-Jawa Timur yang dimulai sejak tahun 2017.

“Secara administratif, Kabupaten Bojonegoro terdapat 750.770 bidang tanah. Di mana 513-033 bidang tanah telah rampung terdaftar dan masih ada kurang lebih 237-300 bidang tanah yang masih dalam progres penyelesaian,” ujarnya.

Selain itu, dari penyebaran sejumlah 430 desa maupun kelurahan di Kabupaten Bojonegoro, 186 desa/kelurahan sudah selesai dan tersisa 244 desa maupun kelurahan yang harus diselesaikan,” jelas Kepala BPN Bojonegoeo, Kamis (16/7).

Sementara, Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf Bambang Hariyanto, yang turut mendampingi Bupati Anna Muawanah menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Desa jampet, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, mengungkapkan kepada media bahwa, program PTSL dari BPN sangat bermanfaat dan membantu masyarakat.

“Sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah dan berkekuatan hukum. Dimana sertifikat tersebut sangat penting untuk dimiliki setiap orang dalam mencegah potensi terjadinya sengketa atas hak tanah,” pungkasnya. (Pen/Redk)

 371 total views,  4 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!