Cangkrukan Demokrasi Sehat : Pilwali Surabaya, Netralitas dan Potensi Abuse of Power


ARYA-MEDIA | Surabaya – Perhelatan Pemilukada serentak pada 9 Desember 2020, bukan hanya menjadi hajat demokrasi rakyat. Jurnalis senior, mantan Pimred Surya dan Jawa Pos, Dr. H. Dhimam Abror Djuraid terpanggil untuk berperan aktif mengajak masyarakat, khususnya Pemilhan Walikota (Pilwali) Surabaya bisa menjadi wahana pendidikan demokrasi bagi warga Surabaya secara sehat dan bermartabat.

Inisiator dan penggagas acara “Cangkrukan Demokrasi Sehat”, Abah Dhimam Abror – sapaan akrab, mantan Ketua Asprov PSSI Jatim (dulu masih disebut Pengda PSSI), tetap dengan sentilan-sentilan segar dan membungkus majelis demokrasi, bisa gayeng dan lebih hidup, di Hotel Mercure Mirama Surabaya, Jl. Raya Darmo, Jumat (2/10/2020).

Apalagi, para rasasumber dan audent yang dihadirkan, punya kesetaraan untuk berkomitmen membangun dan siap mengawal Pemilukada secara jujur, adil (jurdil) dan tetap mematuhi protokol kesehatan di era pandemic Covid-19.

Sebagai pengatur acara alias host, Abah Dhimam Abror Djuraid, juga Wakil Dewan Pakar SMSI Pusat, mampu membuka cara berpikir dan menghadirkan nara sumber berbobot. Walau dari karir politik tergolong generasi muda, diantaranya Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Surabaya dari PKS, Dr. Agus Mahfud Fauzi, pengamat politik Unesa, dan Novli Benardo Thyssen, Ketua KIPP Jatim. Hanya H. Abdul Malik, SH, MH, praktisi dan politisi yang punya pengalaman seperti pengamat.

“Secara khusus, kami ingin mengajak masyarakat, khususnya warga Surabaya untuk cerdas dalam mensikapi Pilwali Surabaya. Apakah, memang kesertaan semua pihak bisa bersikap netral atau berpotensi terjadi abuse of power (penyimpangan dalam jabatan) yang biasanya dimotori oleh tim Incumbent (petahana),” ungkap Abah Dhimam, Jumat (2/10) kemarin.

Sebelum diberikan kesempatan, masing-masing narasumber menyampaikan gagasan, Abah Abror mulai memancing undangan yang berlatar belakang aktivis, pemerhati, dan banyak kalangan jurnalis untuk berpikir kritis dan tidak saling melakukan kampanye hitam dan mampu menyajikan program actual ke depan, demi kemajuan Surabaya.

Paparan dari narasumber pun cukup menarik. Reni, sebagai pimpinan legislator berusaha memadukan program penggunaan anggaran dengan eksekutif, khususnya di era pandemic Covid-19. Sayangnya, respon dari eksekutif (Walikota) belum merata.

Sedang Novli mengungkapkan temuan KIPP Jatim, bahwa Walikota Tri Rismaharini melakukan pelanggaran dan patut disemprit ternyata berimplikasi adanya ancaman dan dibully. “Inilah resiko yang terjadi. Tapi, semua harus ikut aktif memantau dan pengawasi proses Pilwali berjalan sesuai aturan, jurdil dan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara utuh,” paparnya.

Terungkap dalam majelis “Cangkrukan Demokrasi Sehat”, uraian dari Abdul Malik, potensi pelanggaran bisa mengarah pada pidana pemilu. “Tinggal bagaimana tim yang ada bisa memilah-milah, bukan sekedar optimis tanpa persiapan. Walau secara kalkulasi hukum, tim MA (Machfud Arifin) mendapat suara lebih besar,” tandas Malik, (2/10).

Selain itu, wawasan lebih realitas disampaikan Agus, memaparkan trik dan resep jika pasangnan Cawali-Cawawali bisa memenangkan dalam Pemilukada 9 Desember mendatang. “Menurut saya, baik MA-Mujiaman atau Eri Cahyadi – Armudji belum menjadi figure, capitalism yang mempunyai magnet untuk menggerakan kekuatan social masyarakat, khususnya calon pemilih. Ya, biasa-biasa saja,” ulasnya.

Menurutnya, hal itu bisa jadi tim yang ada di kedua kubu, lebih percaya diri terhadap penghitungan dan mapping suara atau lupa terhadap garapan yang menjadi prioritas. “Komentar dari auden, pernah pak Machfud saat jalan pagi kemudian secara spontan sarapan bareng dengan penyapu jalanan, petugas kebersihan Pemkot. Ternyata, ada perlakuan tidak adil, sehingga terancam dipecat. Hal itu, kalau mampu dimobilisasi bukan sekedar isu internal, bisa dahsyat,” jelas Agus.

Sementara, Herman Rifai, mantan Wakil Ketua DPRD dari PAN, Catur, jurnalis dan aktivis lain yang ikut urun rembuk, sepakat, bahwa Surabaya harus menjadi pioneer dan memberikan contoh Pemilukada yang bermartabat dan mampu memilih pemimpin yang punya kepedulian totalitas, khususnya mengatasi perekonomian di era Covid-19 dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, Makin Rahmat, selaku Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jatim, menyatakan, Pemilukada adalah bagian dari proses demokrasi dan gerak maju calon pemimpin untuk memberikan konstribusi konsep, pemikiran dan argumentasi program demi amanah yang nanti dipegang para calon menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan.

Strategi saling menjatuhkan, apalagi muncul pemikiran menggarahkan jurnalis, insan pers dan wartawan untuk berpihak, merupakan konsep dan strategi tidak elegan dalam upaya mencerdaskan masyarakat berdemokrasi yang sehat dan bermartabat.

Seiring kemajuan zaman dan teknologi informasi, keterpengaruhan masyarakat pemilih bukan lagi kepada tokoh masyarakat atau top figure, tapi kemampuan untuk mengelola informasi dengan baik dan strategi menjadi mesin buzzer atau inflencer yang mampu menjadi magnet terhadap ucapan dan tindakannya.

“Seharusnya tim MA atau Eri menyadari bahwa media atau pers memang menjadi pilar keempat demoraksi. Tapi, aktualisasi sudah berubah, bukan lagi melalui media cetak semata. Era digital, online, medsos dan siber menjadi bagian rutin yang tidak lepas dari genggaman masyarakat. Jadi, isu-isu yang mampu menggerakan kepedulian, sosiol politik, dan adu konsep pembangunan harus dikedepankan, bukan sekedar janji dan bualan belaka. Kalau nanti, masyarakat berpikir apatis, siapa yang bayar yang dipilih, jelas kemunduran demokrasi. Ingat, semua perbuatan kita akan dihisab,” tandas Makin Rahmat. (Redk)

 248 total views,  22 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!