Diduga Rangkap Jabatan, LSM GERBANG Adukan Oknum PNS/ASN Ke Kejaksaan


ARYA-MEDIA, Banyuwangi – Lembaga Swadaya Masyarakat “Gerakan Reformasi Bangsa” (LSM GERBANG) Banyuwangi, atas dasar laporan. Dan hasil Investigasi klarifikasi Masyarakat, melayangkan surat Pengaduan ke pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi. (6/02/19).

Pengaduan Nomor: 077/ LSM-GERBANG/BWI/I/2019 tertanggal 18 Januari 2019, terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh salah satu PNS/ANS. Kabarnya ASN/PNS yang bersangkutan notabennya sebagai Plt. Kepala Sekolah disalah satu SD Negeri diduga rangkap jabatan.

Sugianto selaku LSM GERBANG Saat dikonfirmasi Media terkait apa dasar hukum atas pegaduannya ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi menjelaskan.

Baca Juga :  17 Ribu Lebih Warga Magetan, Terverifikasi Sebagai Penerima Bantuan BST Terdampak Covid-19

“Kami LSM GERBANG pasti tidak gegabah dalam mengadukan oknum PNS/ASN yang merangkap jabatan sebagai Ketua BPD. Kami selaku LSM mengacu pada peraturan dan perundang undangan yang berlaku sebagai dasar dasar hukum dalam melakukan pengaduan”, jelas Sugianto kepada awak media.

Lanjut Sugianto menambahkan keterangannya, “Awalnya setelah menerima laporan dari Masyarakat kami tidak serta merta lakukan Pengaduan/pelaporan dengan tujuan supaya tidak salah dalam melangkah. Namun kami adakan rapat intern lembaga dan hasilnya dituangkan dalam bentuk surat Pengaduan/pelaporan. Menurut saya undang undang dan peraturan sudah jelas…, dia PNS /ASN dan saya yakin dia ngerti aturan dan itu jelas dia kepala sekolah dimata masyarakat singojuruh”, imbuhnya.

Baca Juga :  Anggota TMMD Luangkan Waktu Istirahat Yang Bermanfaat

Dengan dilayangkannya Pengaduan tersebut, Sugianto selaku LSM GERBANG menyampaikan harapannya, “Harapan saya hal ini sebagai pembelajaran Kepada instansi terkait dan steakholder Yg ada agar supaya lebih selektif dan hati hati terhadap perekrutan Perangkat desa  terutama BPD dan nantinya agar tidak terjadi kebocoran uang negara, kenapa dengan jabatan rangkap ASN/PNS sebagai BPD yg jelas mendapatkan gaji dari anggaran yang sama yaitu APBN/APBD dan itu sudah diatur didalam undang undang atau peraturan pemerintah termasuk KKN”, harapnya. (eta/ops)

Baca Juga :  Sepesialis Pencuri Dengan Ilmu Sirep, Berhasil Diamankan Polisi

 1,240 total views,  6 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!