UA-163642268-1

Disdik Bangkalan Wanti-Wanti Sekolah, Publikasi Dana BOS Harus Transparan


ARYA-MEDIA | BANGKALAN – Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, telah menyoroti pelaksanaan publikasi serapan anggaran dana BOS bagi pihak lembaga SD dan SMP dibawah naungannya. Karena ada sanksi yang siap diberikan pada pihak lembaga jika publikasi belum dilaksanakan.

Bambang juga menanggapi minimnya pelaksanaan publikasi di lembaga SMP yang sempat menjadi sorotan beberapa waktu lalu. Pun meminta kepada semua lembaga pendidikan di Kab Bangkalan, agar melaksanakan publikasi untuk memaksimalkan serapan anggaran, dengan tujuan menepis isu miring dugaan peyelewengan dari dana BOS.

“Ketika ada sekolah yang tidak memampangkan RKAS, SD maupun SMP sanksi dari saya hanya tegoran, tidak mungkin saya memecat atau melaporkan itu sangat tidak mungkin, karena itu tidak ada hukumannya,” ujar Kepala Diinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan.

Baca Juga :  Babinsa Tambakrejo Berikan Pendampingan Program BIAS

Selain itu, Bambang juga menyebut, didalam juknis tidak ada pemecatan apabila pihak lembaga tidak memampangkan publikasi. “Masak saya mau memberi sanksi melanggar dari atasan. Tapi, kalau tidak memampangkan, saya suruh untuk dipublis, dan apabila nanti ada yang tuli (Pihak lembaga sekolah, Red) nanti saya jewer,” jelasnya.

Sementara itu, publikasi tersebut, bertautan dengan komitmen Bupati R. Abd Latif Amin, untuk memaksimalkan transparansi pelaksanaan serapan anggaran di masa kepemimpinannya.

Baca Juga :  Diduga Palsukan Akta Jual Beli, Ahli Waris Abdul Kodir CS Dilaporkan Ke Polda Jatim

Hal ini diungkapkan Bupati Bangkalan R. Abd Latif, saat hadiri rapat koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pemda Jawa Timur di Kantor Wali Kota Surabaya, pada Jumat (30/4) lalu. Ia mengaku mendukung hal itu, karena transparansi menjadi salah-satu tindakan dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Pemkab Bangkalan berkomitmen, akan mewujudkan pemerintahan yang transparan, dan terus mempertahankan peyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari tindak pidana korupsi (Tipikor).

Baca Juga :  Polresta Sidoarjo Raih Kembali Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019

“Ini akan menjadi komitmen utama kami dalam menjalankan roda pemerintah di Kabupaten Bangkalan,” ungkapnya. (Sul/Fiq)

 426 total views,  2 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!