DPD PDI Perjuangan Gelar Diskusi Terbatas, Dalam Berpolitik Harus Dengan Kasih Bukan Dengan Fitnah & Sara



Surabaya, Arya Media – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Kusnadi saat berbicara di dalam diskusi yang digelar di Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim. Dalam diskusi terbatas pra-perayaan natal yang di adakan di sekretariat DPD, PDI perjuangan provinsi jawa Timur,  jl. Kendang sari, industru 57 Surabaya, pada Hari Rabu, 20 Desember 2017, mulai siang pkl 13.00 -17.00 wib sore hari.

Kusnadi mengingatkan, agar upaya-upaya politik untuk meraih kekuasaan, dijalankan dengan kasih, bukan dengan cara-cara lain yang tak elok, termasuk fitnah,isu sara. Hal ini di sampaikan saat bicara di dalam diskusi bertajuk “Merajut Kasih dalam Kebhinnekaan Indonesia : Perspektif Wajah Hukum Indonesia 2018” yang digelar di Kantor DPD PDI Perjuangan.

“Dalam teorinya, politik adalah tentang bagaimana cara meraih kekuasaan. untuk meraih kekuasaan itu, rebutlah dengan kasih. Bukan fitnah, atau isu isu sara”, begitu yang di sampikan Kusnadi.

Baca Juga :  TNI-Polri Bojonegoro Latihan Bersama Simulasi Dalmas

Sementara itu, dalam diskusi ini digelar oleh Panitia Perayaan Natal 2017 DPD PDI Perjuangan Jatim sebagai salah satu rangkaian perayaan Natal dan tahun. Diskusi tersebut telah mendatangkan tiga pembicara dan melibatkan sejumlah elemen dan organisasi, baik di Surabaya maupun daerah lain di Jatim.

Tiga pembicara itu adalah mantan ketua DPP PDI Perjuangan yang juga mantan ketua PP GMKI, Firman Jaya Daeli ; advokat dan pakar hukum Dr Hohn Thamrun SH MH ; serta Dosen Universitas Katolik Dharma Cendika yang juga konsultan serta auditor hukum, Victor Imanuel W Nalle.

Baca Juga :  Kemeriahan Gebyar Labuhan Sarangan 2018 Melarung Tumpeng Ke Dalam Telaga

Diskusi mengambil tema yang terkait hukum karena dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam, masih muncul praktik-praktik yang mengekang hak-hak untuk memeluk agama dan kepercayaan.

Padahal, keputusan MK yang mengabulkan gugatan atas pasal 61 UU nomor 23 tahun 2006 dan pasal 64 UU nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah memberikan kepastian hukum bagi warga negara untuk menjalankan hak konstitusinya. Termasuk, hak untuk merdeka memeluk agama dan kepercayaan, serta untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan tersebut.

Baca Juga :  Akibat Hujan Deras Di Lereng Ijen, Tiga Kecamatan Beri Komando Evakuasi

Ronny H Mustamu, ketua panitia Perayaan Natal 2017 DPD PDI Perjuangan Jatim mengatakan, bahwa diskusi semacam ini akan kembali digelar dengan mengusung sejumlah tema lain. Selain hukum, tema lainnya adalah sosial budaya, ekonomi, serta lingkungan.

“Hasil diskusi ini akan dicatat untuk kemudian dirangkum dalam executive summary,” pungkas Ronny, yang merupakan Majelis Ad-Hoc Dewan Kehormatan, (Zeey/Rudi/Redk).

 516 total views,  3 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!