FKPRM Jatim Angkat Bicara Soal Lembaran Negara PKPU


ARYA-MEDIA | Surabaya – Dasar pijakan para media dalam menjalankan tugas adalah UU Pers. Sedangkan PKPU adalah pengaturan KPU, maka sudah cukup jelas pengaturan tentang perusahaan pers  dasar hukumnya UU Pers No. 40 tahun 1999. Masak undang-undang kalah dengan PKPU…?. Sedangkan PKPU hanya mengatur tentang Pilkada, namun saat ini makin merembet mengatur perusahaan media. Sementara, yang dilakukan PKPU tidak ada dasar hukumnya, kalaupun ada, tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya. Hal ini perlu dibawah Ke MK (Mahkamah Konsitusi) untuk diuji kebenarannya.

Demikian ditegaskan pemimpin redaksi media online X-Times News Mojokerto, Morgan yang merupakan anggota FKPRM (Forum Komunikasi Pemimpin Redaksi Media) Jatim menanggapi lembaran aturan negara yang bertitel PKPU No.11 Tahun 2020 halaman 30 menjelaskan bagi media yang bekerjasama dengan KPU harus terverifikasi Dewan Pers.

“KPU seharusnya faham tentang UU Pers, apalagi dewan pers, jadi ini jangan sampai menjadi  akal- akal dan produk dewan pers di buat acuan oleh KPU. Sekarang ini kita harus ketemu ketua dewan pers dan membuat surat pernyataan untuk media bahwa dewan pers tidak melakukan seperti ini dan ini sangat merugikan semua media yang tidak terverifikasi,” ujar Misdi, pemimpin redaksi media cetak Merdeka News Lumajang.

Sementara itu penasehat hukum FKKPRM, Kikis juga menegaskan, yang  jelas  adanya aturan yg melanggar undang undang atau tidak sesuai dengan aturan, itu tidak bisa di pakai. Jika terdapat aturan, sebaiknya segera dikoordinasikan dengan baik dan  jika tidak segera FKPRM  Jatim menggugat atau kirim surat terbuka ke Presiden.

“Saya nanti akan protes,  kalau perlu jika KPU tidak bisa memberikan acuannya/dasar hukumnya, saya akan bawa ke jalur hukum,” ujar Ichwan Pemimpin Redaksi Poros Desa Blitar.

Menyinggung tentang ditolaknya biro Media Lensa Nusantara Bondowoso yang ada di Kerawang Jabar oleh KPU setempat karena belum terverifikasi, Ketua FKPRM Jatim, Agung Santoso menyarankan agar kantor pusat lensa Bondowoso segera kirim surat resmi ke KPU Kerawang untuk langsung menanyakan perihal dasar hukum penolakannya. “Kalau sekedar mengacu dari dewan pers tentu kalah dengan UU pers. Apa memang ada aturan baru kalau dewan pers bisa mengalahkan UU Pers,” tukas Agung dengan nada bertanya. (Tim)

 268 total views,  3 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!