UA-163642268-1

Heboh…. Bimtek Diduga Melanggar Aturan, Ditanggapi Bupati Dan Dispermasdes Kabupaten Magetan


ARYA-MEDIA, Magetan – Beredar kabar tentang Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai pengelolaan keuangan desa, yang banyak disoroti oleh beberapa media serta masyarakat, mendapat tanggapan dari Bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dipermasdes) Kabupaten Magetan.

Pasalnya, ratusan kepala desa (kades) beserta perangkat desa di Kabupaten Magetan, diduga telah menyalahi aturan karena menggunakan anggaran Dana Desa (DD) untuk mengikuti kegiatan bimbingan peningkatan kualitas perangkat Desa dalam bidang keuangan, yang dilaksanakan di Solo selama tiga hari sejak tanggal 24-26 Juni 2019.

Padahal, dana kegiatan tersebut, sebelumnya tidak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang membuat kepala desa dikhawatirkan tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya nanti.

Iswahyudi Yulianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Permasdes) Kab. Magetan.

Sedangkan, sesuai surat edaran untuk mengikuti kegiatan bimtek yang dilaksanakan salah satu lembaga swasta dari Jakarta selama tiga hari, setiap desa diminta mengirimkan perangkat desa mulai kepala desa, kepala seksi, dan bendahara dengan membayar Rp 2,5 juta per orang atau Rp 10 juta per desa beserta transport perjalanan dinasnya.

Baca Juga :  Kajari Magetan Lantik 2 Pejabat Baru

Bupati Suprawoto mengatakan, awal mula diadakan bimbingan teknis (Bimtek) tersebut berawal dari saran Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan, yang sebelumnya menemukan beberapa kasus administrasi di desa yang salah karena ketidak pahaman perangkat di Pemerintah Desa (Pemdes).

“Menurut hasil evaluasi Kejaksaan, bahwa banyak kelemahan admintrasi di desa. Maka dari itu, Kajari menyarankan untuk di gelar bimtek tersebut.,” ungkap Bupati Magetan, Selasa (25/6).

Baca Juga :  Pemusnahan Knalpot Bronk Hasil Operasi Patuh Semeru Polres Magetan

Bupati menjelaskan, dalam kegiatan bimtek tersebut,  tidak ada unsur paksaan untuk mengikutinya. Apabila desa sudah menganggarkan di APBDes seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), desa bisa mengikutinya. Namun bila tidak ada, desa juga boleh tidak mengikutinya.

“Di APBDes juga ada dana untuk peningkatan kapasitas SDM, jadi bisa memakai itu. Kalau tidak menganggarkan berarti bisa memakai anggaran pribadi, karena tidak ikut juga tidak apa-apa. Karena ini tidak diharuskan. Ada desa yang mengirimkan 4 orang, ada yang mengirimkan 1, bahkan yang tidak mengirimkan juga banyak,” terang Suprawoto kepada Arya Media.

Hal yang sama diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Permasdes) Kab. Magetan Iswahyudi Yulianto membenarkan, bahwa hasil evaluasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kab. Magetan, banyak ditemukan administrasi yang salah hampir disetiap desa. Bahkan karena banyaknya kesalahan dapat berpotensi tindak pidana.

Baca Juga :  Keberhasilan Pamsimas 2018, Tolok Ukur DPUPR Cipta Karya Meningkatkan Insfrastruktur Di Magetan

“Setelah Kajari memberikan saran itu, Pak Bupati dan Pemdes juga mengamini untuk dilakukan bimtek mengenai pengelolaan keuangan desa. Maka bila mereka dibiarkan kasihan Pemdes, karena kesalahan administrasi tersebut bisa mengarah ke pidana,” jelas Yuli kepada awak media, (25/6).

Yuli juga menegaskan, dalam penggunaan juga bisa menggunakan dana DD sebagai peningkatan kapasitas SDA, tentunya yang telah tertuang di APBDes desa masing-masing. “Desa-desa bisa mengikutkan berapapun orangnya untuk bimtek itu, mengikuti sesuai kemampuan. Kalau belum ditetapkan dalam APBDes, maka pihak desa boleh ikut tapi dananya sendiri. Akan tetapi khan masih ada dana SPPD, jadi desa dapat menggunakan dana SPPD tersebut,” pungkasnya. (ren)

 1,893 total views,  2 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!