Hindari Pungli, Desa Widodaren Bersama BPN Sosialisasikan Program PTSL


ARYA-MEDIA, Ngawi – Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018, sebagai salah satu wujud dari peningkatan kualitas pelayanan pertanahan dan sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, yaitu dilaksanakannya Program Pendaftaran Sistem Lengkap (PTSL) di Desa Widodaren, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi.

Sosialisasi pemaparan pelaksanaan PTSL tahun 2019 ini, dilakukan pihak Desa Widodaren dengan 2 kali pertemuan, yakni mulai tanggal 23 – 24 Januari 2019. Dalam sesi sosialisasi tersebut, juga dilakukan tanya jawab bagi warga yang ingin kejelasan dan prosedural dalam pendaftaran sertifikat secara masal, bagi tanah yang dimiliki oleh warga.

Baca Juga :  Dandim Paparkan Perkembangan Kegiatan TMMD Ke-102

Hadir dalam acara, Kepala BPN, kepala Badan Perekonomian Kab. Ngawi, Kejaksaan Kab. Ngawi, Polres, Kepala Desa Widodaren, seluruh perangkat Desa Widodaren, Toga dan Tomas, serta warga masyarakat Desa.

Plt Kepala BPN Kab. Ngawi Murtoyo mengatakan, pentingnya sosialisasi tersebut untuk menghindari dugaan penyalahgunaan program PTSL yang serentak dilakukan di Kabupaten Ngawi. ” Kami memberikan penjelasan kepada warga masyarakat khususnya Desa Widodaren, agar masyarakat memahami alur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan PTSL ini”, katanya (24/1).

BPN Kab. Ngawi juga menargetkan sebanyak 65 ribu sertifikat untuk program PTSL tahun 2019. “Ini baru awal mas, kalo target kita adalah sebanyak 65 ribu sertifikat untuk se-Kabupaten Ngawi”, jelas Murtoyo kepada Arya-Media.

Baca Juga :  PH Seorang Dokter Tuding Kejaksaan Negeri, Bahwa Proses Penahanan Kliennya Tidak Sesuai Prosedur

Sementara itu, Kepala Desa (Ķades) Widodaren, Heri Suwedi mengatakan, warga Widodaren yang telah mendaftarkan diri dalam program PTSL tersebut, sebanyak 1200 lebih, belum lagi penambahan pendaftar lainnya karena pembukaan program ini masih baru dimulai.

“Untuk saat ini, warga yang sudah mendaftarkan tanahnya kepada panitia kurang lebih ada 1200 bidang, pun belum lagi ditambah pendaftar lainnya. Ini baru tahap awal, makanya kita sosialisasikan bersama BPN langsung”, tutur Kades.

Saat ditanya terkait biaya pendaftaran, Heri Suwedi menjelaskan, sesuai pengarahan dari pihak BPN Kab. Ngawi bahwa pendaftaran sertifikat masal dipungut biaya sebesar 150 ribu, sedangkan pihak Desa mengarahkan untuk tambahan 75 rb dari hasil musyawarah bersama sebagai biaya lainnya.

Baca Juga :  Tim Irjen Mabes TNI Kunjungi Kodim Magetan, Pantau Anggaran Ops Bantuan TNI

“Kalo dari BPN khan sudah jelas, ditarik biaya 150 ribu. Sedangkan yang 75 ribu itu untuk keperluan lain-lain, jadi totalnya 225 ribu. Dan saya sudah menghimbau ke panitia untuk tidak menarik pungutan lainnya yang sekiranya memberatkan warga dan nominal itu masih wajar, karena sama dengan Desa lainnya yang berada di Kecamatan Gerih”, pungkasnya. (ren)

 1,250 total views,  10 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!