Kelalaian PT. Sumekar Line Dalam Melayani Transportasi Laut


ARYA-MEDIA, Sumenep – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Sumekar Line yang bertempat di jalan Trunojoyo No 137 A Bangselok Sumenep, dinilai lalai dalam pelayanan transportasi laut yang melayani antar kepulauan di Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur.

Buruknya pelayanan tersebut, sering menuai kritikan bahkan sering terjadi demo oleh masyarakat yang dianggap merugikan orang banyak (penumpang).

Hal itu terjadi, saat jadwal pemberangkatan kapal DBS III tujuan Kalianget menuju pulau Kangean tiba-tiba mendadak ditunda tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut terhadap calon penumpang, sehingga aktivitas masyarakat kepulauan menjadi terhambat, sedangkan cuaca dilaut lagi membaik, Rabu (22/01/2020).

Menanggapi hal itu, Salam selaku Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Sumekar Line, menjelaskan bahwa, menurut keterangan manajer operasional PT. Sumekar Line (Bangbang S), kapal DBS III tidak berangkat atas instruksi dari Direktur operasional Zainal Arifin, tanpa koordinasi kepada direktur utama Moh. Syafi’i. “Ini sudah gak beres” Ucap Salam kepada Arya Media, Rabu (22/01).

Sementara itu, saat dikonfirmasi kepada Direktur operasional berinisial Zainal Arifi, justru enggan berkomentar, seolah-olah alergi terhadap Wartawan dan sering kali menghindar dari media.

Sumber yang dihimpun Arya Media, pembatalan Jadwal pemberangkatan kapal DBS III, disebabkan lalainya dalam mengurus perpanjangan dokumen surat-surat kapal yang sudah mati. Sehingga, dapat merugikan masyarakat akibat dampak buruknya pelayanan transportasi laut di kepulauan Sumenep.

Menurut informasi yang didapat, bahwa Zainal Arifin merupakan pengelola perusahaan Express dan juga memimpin di perusahaan BUMD PT. Sumekar Line. Hal ini sudah pasti sangat merugikan perusahaan BUMD atas kebijakannya, yang mana modal yang digunakan adalah merupakan uang dari rakyat.

Disisi lain, Kamaluddin selaku pengamat transportasi laut berharap, agar Bupati Sumenep bertindak tegas dan mengevaluasi kembali pemimpin PT. Sumekar Line. “Karena gak mungkin 2 perusahaan yang  usahanya sama dibidang transportasi laut. Hal ini akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan di BUMD itu sendiri,” pungkasnya. (Lub/Munir)

 1,460 total views,  12 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!