Ketua SMSI, Kecam Pemukulan dan Intimidasi Terhadap Jurnalis Merupakan Pidana Pers


ARYA-MEDIA |Surabaya – Tindakan intimidasi, pemukulan, dan ancaman terhadap jurnalis, terkait pekerjaan profesi dan pemberitaan, sangat dikecam oleh Serikat Media Siber Indoensia (SMSI) Jawa Timur, terkait pemukulan dan pembacokan seorang Wartawan dari Kupas Merdeka yang bertugas di wilayah Serang, Banten, bernama Acun Sunarya.

Ketua SMSI Jatim, H Samiadji Makin Rahmat SH MH, menyatakan, dalam kaitan tugas jurnalistik, maka hal itu sangat menciderai pasal 4 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Terkait dengan pemberitaan ada prosedur dan aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers.

“Jadi, terkait dengan tindakan pemukulan, intimidasi dan aksi kriminal apalagi adanya ancaman yang bisa mengancam keselamatan dari seorang jurnalis maka menjadi kewajiban aparat kepolisian untuk menindaklanjuti,” tegas Makin Rahmat, SH, MH, Sabtu (7/11).

Baca Juga :  Deklarasi Relawan : IBAS Berkunjung Ke Magetan Disambut Ribuan Dewi Genilangit

Makin Rahmat menjelaskan bahwa, jika iktikat baik adanya mediasi dan permintaan maaf dari pihak pelaku maupun orang suruhan yang difasilitasi aparat, adalah bagian dari penyadaran dan hal yang meringankan atas perbuatannya.

“Dalam pasal 4 UU No. 40 tahun 1999 sudah jelas, yaitu menjamin kemerdekaan pers dan hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi, harus diimplementasikan sesuai dengan prinsip kode etik,” jelasnya.

Baca Juga :  Bamin Bhakti TNI Koramil 0804/01 Magetan, Berikan Wasbang Pada Siswa SMK Yosonegoro

Menurut pasal 18 UU No.40 tahun 1999 tentang pers menyebutkan, Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Baca Juga :  Tmmd 102/0820 : Dukungan Dari Desa Membantu Penyiapan Posko

“Jadi, ketentuan di pasal 18, yang mengatur ancaman pidana penjara dan denda bagi pihak yang menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers yang tentu berkaitan dengan kepentingan masyarakat luar dan hak-hak publik untuk tahu,” pungkas Makin Rahmat. (Redk) 

 647 total views,  20 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!