Ketum MPN Minta KPK Usut Tuntas Dugaan Tipikor Jalan Tol


ARYA-MEDIA, Pasuruan – Maraknya tambang liar menjadi momok bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan, itu disebabkan karena beberapa faktor. Satu diantaranya, adalah pelaksana jalan tol, karena proyek tol mempunyai kontribusi besar terhadap munculnya tambang-tambang illegal. Sehingga banyak dugaan mall praktek yang dilakukan oleh pengusaha tambang yang berijin dengan menggunakan material dari tambang illegal. Sedangkan untuk kontrak kerja dilakukan hanya sebagai syarat saja.

“Pelaksana proyek tol merupakan penyebab utama bermunculannya tambang liar. Mengapa? Karena, pelaksana proyek mewadahi kiriman-kiriman material tanah uruk dan sirtu ilegal,” tegas Rudi Hartono, Ketum LSM Penjara Indonesia.

Baca Juga :  APBDes 2018 Desa Mrahu Alokasikan Pada Program Kebutuhan Air Bersih

Oleh karenanya, sahut H. Umar Wirohadi, SH, MM, Ketum MPN, mendorong aparat hukum untuk melakukan penindakan terhadap proyek jalan tol terkait dugaan tipikor atas kerugian negara dalam penggunaan material tambang.

H. Umar Wirohadi, SH, MM, Bersama Rudi Hartono Saat Berada Di KPK.

“Pelaksana proyek jalan tol harus diusut, tujuannya agar benang merahnya terungkap. Apa yang menjadi ruwetnya tambang liar biar terungkap, yang terpenting adalah menyelamatkan uang negara dan pajak dari korupsi”, terang Rudi dan Umar.

Baca Juga :  Peringati Hari Peduli Sampah Nasional, Bupati Magetan Luncurkan JUMINGSIH

Kata keduanya, penggunaan atau pembelanjaan uang negara pada proyek tol Pasuruan – Probolinggo maupun Pasuruan – Gempol, sangat patut kalau diusut KPK.

Senin (30/4/2018) tadi, Rudi Hartono dan H. Umar mendatangi KPK, mereka meminta agar proyek tol diusut. Pasalnya, pada proyek tersebut ada indikasi kuat penyelewengan administrasi hingga menyebabkan kerugian negara.

Baca Juga :  Penangkapan Kurir Sabu 400 Gram, Di "Dor" Kedua Kakinya

“Kami ke KPK untuk meminta agar proyek tol Paspro dan Pasuruan – Malang diusut. Karena sangat jelas ada bentuk penyelewengan uang negara, yang mengakibatkan kerugian hingga milayaran rupiah,” kata Rudi dan Umar, di gedung KPK. (kadir/pra/ops)

 559 total views,  3 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!