KKS JADI BOOMERANG BUAT PEMERINTAHAN DESA


Dua warga, menunjukan Kartu Keluarga Sejahtera

Magetan, Arya Media – Program peningkatan kesejahteraan rakyat yang dicanangkan pemerintah melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang bertujuan untuk meningkatkan kemapuan masyarakat yang kurang mampu. Tentu hal ini disambut dengan antusias oleh masyarakat kurang mampu karena pemegang kartu ini akan mendapatkan Rp 200 ribu per bulan.

Namun program ini bakal menjadi rancu di beberapa desa di Kecamatan Karangrejo dan Kecamatan Karas, Magetan. Masalah ini terungkap karena pendataan yang tidak sesuai, banyak penerima KKS yang tidak tepat sasaran, sehingga produk Kementerian Sosial ini justru menjadi boomerang bagi pemerintahan desa karena ketidakbecusan petugas sensus.

Seperti yang terjadi di Desa Maroon, Kecamatan Karangrejo banyak dijumpai pendataan yang tidak valid. Kurang jeli dan tidak telitinya petugas bakal mengakibatkan kecemburuan sosial antar warga, dan ini tentu berimbas menjadi tuduhan miring terhadap para perangkat desa.

Baca Juga :  Jaga Netralitas ASN, Sekretariat Presiden Sosialisasi Aturan Kampanye Pilpres

Menurut Sujarwo, Kepala Desa Maroon pada media ini mengatakan, apabila dana KKS itu terealisasi bakalan geger karena banyak penerima kartu KKS tahun 2016, sekarang ada sekitar 30% tidak terdaftar di pendataan KKS tahun 2017.

“Ini bakalan kacau kalau dana tersebut terealisasi, dan itu merupakan beban bagi kami para Kades. Karena masyarakat menganggap pendataan program itu dari pihak pemerintah desa, warga tidak mau tahu, pasti yang disalahkan kami para perangkat desa,” ungkap Sujarwo pada reporter Arya Media.

“Yang pasti, Pemerintah Desa Maroon, telah melakukan pelaporan ke pihak Dinas Sosial Kabupaten Magetan untuk dilakukan verifikasi dan pendataan ulang dengan cermat. Karena bagaimanapun juga, program KKS  dari pemerintah pusat itu harus tepat sasaran, yaitu bagi keluarga kurang mampu,” lanjutnya tegas.

Baca Juga :  Belum Ada Kejelasan, Penyamak Kulit Dengan DLH Magetan Saling Menyalahkan

Hasil penelusuran media ini, hal serupa bisa dijumpai di Kelurahan Karangrejo, Desa Mantren, dan Desa Tanjung Sepreh. Tidak validnya data dari petugas sensus di Dinas Sosial, banyak data penerima kartu KKS yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada.

Arif Wardaya, selaku Sekertaris Kelurahan Karangrejo menuturkan, kalo dilihat terkait pendataan KKS ini, hampir sama dengan data penerima bantuan BPJS dan RASTA, karena nama yang tertera hampir sama dengan data dari KKS, itu juga banyak yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

“Banyak warga sini (Kelurahan Karangrejo) yang seharusnya tidak layak menerima bantuan justru terdaftar dan mendapatkan kartu KKS, justru ada warga yang seharusnya layak untuk mendapat kartu KKS malah tidak terdaftar. Kami memang tidak punya kuasa untuk mengganti data tersebut, itu kewenangan pusat,” ungkap Arif Wardaya.

Baca Juga :  Waspada Penyebaran Covid-19 di Banyuwangi, Semua Penumpang Datang Didata
Plt Kepala Dinas Sosial, Sucipto, SH. M.Hum

Sementara itu pihak Dinas Sosial Kabupaten Magetan membenarkan masalah tersebut, bahwa semua itu memang benar adanya, tetapi ini masih proses evaluasi terkait data sistem dan validasinya.

“Dinas Sosial hanya menjalankan sesuai prosedur dari pusat, yaitu Kementrian Sosial, kita menerima data dari pusat untuk disosialisasikan ke pemerintah desa sebagai pelaksanaannya, dalam hal ini tentu sesuai peraturan yang ada.

“Dengan masalah seperti ini, pihak Dinsos masih mengkaji ulang data secara step by step dan bertahap, tentu itu memerlukan waktu dan harus bersabar,” terang Sucipto, Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

Reporter : Rd

Editor : Porto Folio

 976 total views,  6 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!