KPU Bersikukuh, Nyono Masih Lanjut Dalam Pilkada 2018


Jombang, Arya Media – KPU Jombang telah memastikan bahwa, pencalonan Nyono Suharli Wihandoko, dalam Pilbup Jombang 2018 tetap berlanjut. Posisi Nyono tidak bisa diganti, karena yang bersangkutan tetap bisa mengikuti tahapan Pilkada 2018.

Alasannya adalah, KPU mengedepankan azas praduga tak bersalah, dan sesuai dengan UU nomor.10 tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Ketua KPU Jombang Muhaimin Sofie, menegaskan bahwa semua peserta Cabup dan Cawabup harus melalui semua tahapan Pilkada 2018.

Baca Juga :  Pemdes Baluk Manfaatkan Dana BKKD Untuk Saluran Drainase Lapangan

“Pilkada Jombang tetap sesuai dengan tahapan pada 12 Februari 2018 penetapan calon, selang sehari kemudian pengambilan nomor urut. Kemudian 14 Februari 2018 ikrar calon siap menang, siap kalah yang diprakarsai Polres Jombang. Sedangkan 15 Februari 2015 dimulai masa kampanye dengan penyampaian visi misi di depan para wakil rakyat di DPRD Jombang,” kata Muhaimin kepada media ketika diwawancarai di kantor KPU. Senin (5/2/2018)

Baca Juga :  Khofifah dan Cak Nur Panen "Melon" Bentuk Kotak Dan Hati

Muhaimin menjelaskan, ditetapkannya Nyono sebagai tersangka oleh KPK pada minggu kemarin, tidak bisa menggugurkan pencalonannya untuk maju sebagai kontestan pilkada 2018. Nyono juga tidak bisa digantikan oleh calon lain. Hal itu sesuai dengan pasal 78 PKPU No 3 Tahun 2017.

Muhaimin menambahkan, sesuai aturan tersebut, ada tiga hal yang bisa mengugurkan pencalonan. Pertama, calon tidak memenuhi syarat kesehatan, kedua karena berhalangan tetap, dan ketiga paslon dijatuhi pidana melalui keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Baca Juga :  Berniat Bakar Sampah, Rumah Warga Magetan Disambar Api

Menurutnya, calon bupati Berhalangan permanen yang dimaksud adalah yang bersangkutan meninggal dunia atau tidak bisa melakukan tugas-tugas secara permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah,” terang Muhaimin.

Dalam kasus Nyono, saat ini dipastikan tidak memenuhi unsur yang diatur dalam PKPU No 3 Tahun 2017. “Artinya pencalonan yang bersangkutan tidak bisa dibatalkan atau pun diganti,” pungkasnya. (ops/redk)

 541 total views,  3 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!