UA-163642268-1

Kunker Anggota Komisi lll DPR RI, Bambang DH : Soroti Revisi UU Kejaksaan Hingga Youtober


ARYA-MEDIA | SURABAYA – Pengalaman sebagai birokrat sukses, khususnya saat menjabat Walikota Surabaya, membuat H. Bambang DH MPd, Anggota Komisi III Bambang DH tetap kritis dalam setiap momen.

Saat kunjungan kerja (kunker) perorangan anggota Komisi lll DPR RI masa reses di Surabaya, Senin (21/12/2020), mendatangi Kejari Surabaya, Kejari Tanjung Perak, dan kantor Ahmad Riyadh UB, P.hD & Partners Advocates & Legal Consultan, Jl Juwono 23 Surabaya. Banyak persoalan penegakkan hukum, dan kewenangan pelaksanaan UU yang perlu mendapatkan revisi (perubahan).

“Saya memang ingin menyerap aspirasi, saran dan suara dari bawah, termasuk kadang ngopi di beberapa tempat untuk mendengar aspirasi masyarakat. Sekarang giliran ke kantor pak Riyadh untuk ngobrol,” kata Bambang DH, kemarin.

Baca Juga :  Siang Giat TMMD, Malam Hari Lakukan Siraman Rohani

Bambang DH menyampaikan beberapa hal kinerja Komisi III dengan mitra di ekskutif, termasuk agenda Revisi UU Kejaksaan kedepan guna memperkuat penegakkan hukum di Kejaksaan dalam menangani berbagai permasalahan hukum baik mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi.

Bambang DH selaku mantan Wali Kota Surabaya 2 periode tersebut meninggalkan pembangunan monumental Stadion Utama Bung Tomo, juga banyak cerita soal persepakbolaan nasional dan Persebaya Surabaya.

Ketika Ahmad Riyadh menyerahkan souvenir berupa beberapa buku karyanya berkaitan dengan hukum media, hukum administrasi negara dan Pancasila, ngobrol santai dalam reses semakin gayeng dengan topik pembicaraan UU ITE (Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Baca Juga :  Guru Dan Siswa Jadi Was-Was Dengan Atap Sekolah SD Yang Rawan Ambruk

Saat Bambang DH menanyakan soal UU ITE, Riyadh mengatakan bahwa, sementara ini memang kalau untuk transaksi perdagangan dan sejenis sangat baik dan profesional. Tetapi, ketika menyangkut masalah ujaran kebencian, maka kadang pengeterapan UU ITE kurang sesuai dengan nafas dan rohnya.

“Ya itulah, saya sedang mencari masukan yang prinsipnya jangan sampai UU ITE justru mengekang demokrasi, atau mengurangi kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh negara dan dituangkan dalam UUD 1945,” kata Bambang DH.

Baca Juga :  Sambut Nataru, Polres Magetan Gelar Apel Pasukan Pengamanan

Sementara itu, Riyadh juga mengatakan, UU Penyiaran waktu dibuat zaman itu masih baik dan sesuai, tetapi sekarang dengan penyiaran melalui youtober atau aplikasi lain, maka akan kesulitan untuk melakukan penegakan hukum secara profesional,” jelasnya.

Sebelumnya, sempat berbincang serius dengan Kajari Surabaya, Anton Delianto, SH, MH, hampir satu jam dilanjutkan diskusi dengan para Kasi dan Kasubagbin. “Beliau ternyata sangat konsen dengan persoalan penegakkan hukum dan pelayanan publik, termasuk kepada pencari keadilan. Tentu, Kejari Surabaya sangat berterima kasih bisa datang ke Surabaya,” pungkasnya. (Redk)

 1,016 total views,  8 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!