Pemeriksaan BPK Di Akhir Tahun, Membuat Pemerintah Desa Kelimpungan


Sekertaris Bapermas Kab. Probolinggo (Sebelah Kanan Baju Putih).

ARYA-MEDIA, Probolinggo – Sekretaris Bapemas kabupaten Probolinggo, Samsul mengatakan dengan tegas bahwa, jika pada akhir tahun ini akan ada pemeriksaan BPK pada pembangunan fisik “Dana Desa” (DD).

Keterkaitan hal tersebut, BPK sudah memeriksa kinerja dari masing-masing Desa se-Kabupaten Probolinggo. Apakah desa benar-benar melaksanakan pekerjaannya sesuai penganggaran DD yang sudah dirapatkan sebelumnya. Intinya BPK menilai kinerjanya Pemdes sudah bagus atau sebaliknya.

“Terkait DD, harus ada penekanan sanksi pada desa agar Dana Desa benar benar di pergunakan sebagaimana mestinya. Juga sebagai peningkatan mutu dan kualitas desa itu sendiri. Dengan harapan pembangunan di desa harus berguna bagi masyarakat, tepat sasaran dan tidak cepat rusak”, kata Samsul kepada Media (7/9)

Baca Juga :  Magetan Darurat Corona, Warga Magetan Bertambah 2 Orang Positif Covid-19

Menurut keterangan beberapa Kepala Desa (Kades) di wilayah Probolinggo, menyatakan jika pada tahun ini pihak BPK hanya memeriksa kelengkapan administrasi SPJ (surat pertanggung jawaban) terkait penyerapan anggaran Dana Desa. Itupun masih banyak kesalahan dalam pembuatan SPJ tersebut. Banyaknya pembenahan yang di minta BPK, membuat pihak Pemdes terasa menyita dan menguras perhatian para Kades.

Baca Juga :  Dapat Apresiasi : Ucapan Terima Kasih untuk Satgas TMMD ke 102

Apalagi warning jika BPK akan memeriksa semua proyek fisik yang telah di laksakan dari anggaran dana desa pada tahun depan, sudah tersiar luas. Membuat beberapa Kades kelimpungan, jika BPK akan memeriksa proyek fisiknya mengingat ketatnya pemeriksaan BPK pada administrasi SPJ dana desa beberapa waktu yang lalu.

Mengingat banyaknya kabar miring mengenai tipisnya pengaspalan jalan desa dan tidak berumur panjang serta buruknya pengerjaan saluran air maupun plengsengan sungai.

Baca Juga :  Berkat TMMD-104, Mbah Katinem Bisa Tidur Nyenyak Di Rumahnya

Di perkirakan bakal banyak kepala desa yang akan kena sanksi pengembalian dana karna proyek fisiknya di nilai buruk pengerjaannya. Meskipun sudah di dahului pemeriksaan oleh Inspektorat namun itu tidak menjamin sepenuhnya penilaian BPK pada kelengkapan SPJ Dana Desa. Sehingga ada Kepala Desa yang menyerukan sebaiknya SPJ di buat sendiri dan jangan menggunakan jasa orang lain untuk membuat SPJ. (agg/ops/redk)

 415 total views,  3 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!