Bupati Sebagai Narasumber, Sosialisasikan PPID Bagi Seluruh Jajaran Pemerintah


ARYA-MEDIA, Magetan – Pemkab Magetan menggelar sosialisasi peran Pejabat Pengelolahan Informasi Dan Dokumentasi (PPID), di Gedung PGRI. Kegiatan sosialisasi tersebut diselenggarakan dalam rangka aktualisasi UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Senin (26/11/2018).

Tak tanggung-tanggung Bupati Magetan, Suprawoto  menjadi narasumber langsung dalam kegiatan yang dihadiri oleh seluruh pejabat pemerintahan Magetan, mulai dari Kepala Desa, Camat, Kepala Sekolah SD dan SMP, sampai dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Baca Juga :  Peringatan HUT Korpri ke-48, “Melayani Berkarya dan Menyatukan Bangsa”

“Saya memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran pemerintahan, tentang pentingnya PPID sesuai amanah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)”, terang Suprawoto, Bupati yang sebelumnya juga pernah menjabat Sekjen Kominfo RI

Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang Kabupaten Magetan akan dilayani oleh PPID. “Penanggung jawab penuh PPID nanti adalah Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Saya akan tempatkan pejabat eselon II yang akan mengendalikannya”, tambah Suprawoto.

Baca Juga :  Safari Ramadhan Menjadi Kesan Menarik Bagi 'Kang Woto'

Dia juga menjelaskan, sumber informasi akan difokuskan kepada PPID. Semua informasi tentang Magetan, baik pendidikan, kesehatan, pertanian maupun pemerintahan akan dipusatkan di PPID.

Namun dalam UU KIP juga terdapat pengecualian tentang pemberian informasi yang tidak boleh diberikan PPID kepada publik, yang diatur dalam pasal UU nomor 14 Tahun 2018 pasal 17.

“Jika itu bersifat umum silahkan diberitahukan, tapi kalau data teknis seperti kuitansi maupun Rancangan Anggaran Biaya (RAB) ya jelas gak boleh. Jadi jangan sembarangan memberikan informasi itu kepada lembaga non pemerintah, hanya Inspektorat, BPK, dan KPK sebagai lembaga resmi yang berhak mengauditnya”, tegas Suprawoto, yang saat menjabat Sekjen Kominfo RI juga terlibat dalam penyusunan draft UU KIP tersebut.

Baca Juga :  Alun - alun Ngawi Dipadati Ribuan Orang Berseragam Merah Putih

Dengan sosialisasi ini,  diharapakan dapat mengoptimalkan peran PPID sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) serta pemerintahan yang bersih (clean governance). (redk)

 278 total views,  3 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!