google-site-verification: google13bd4c39d137e058.html

Penerapan UU ITE, Ketum SMSI Dukung Kapolri Ambil Langkah Damai


ARYA-MEDIA | JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambut positif kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Melalui kebijakanya, Polri dibawah kepemimpinannya kini lebih mengedepankan pola restorative justice atau jalan damai. Kecuali yang memecah belah bangsa terkait penanganan kasus yang berkaitan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam Surat Edaran No. 2/II/2021, Kapolri meminta penyidik menentukan dengan tegas apakah sebuah laporan masuk dalam kategori kritik, masukan, hoaks, atau pencemaran nama baik.Bila masih kategori pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, Kapolri meminta penyidik mengedepankan jalur damai.

Baca Juga :  Masyarakat Was-Was, Karena Maling Menyatroni Rumah Warga

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus di dampingi sekretaris Jenderal SMSI M. Nasir menyampaikan bahwa, kebijakan Kapolri tersebut merupakan langkah positif yang telah dibuat institusi Polri di tengah maraknya kasus pelanggaran UU ITE khususnya kepada media,” ujarnya, Senin (22/2/2021).

Namun demikian, Firdaus berpendapat, UU ITE sejatinya dilahirkan untuk mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Harapannya kedepan, UU ITE dikembalikan ke alurnya yang disebut pada pasal 27, 28, 29, serta 45 dalam UU ITE. “Sebaiknya dihapus dan pengaturan pasal-pasal tersebut dikembalikan ke KUHP,” harapnya.

Baca Juga :  Proyek Gas Nasional ESDM Di Probolinggo Semakin Gak Jelas

Presiden RI Joko Widodo sebenarnya sudah mewacanakan untuk merevisi UU ITE tersebut, karena di dalamnya terdapat pasal “karet” yang multitafsir dan memungkinkan disalahgunakan oleh penegak hukum atau orang yang berperkara.

Surat edaran Kapolri tersebut dipandang Firdaus sebagai langkah bijaksana dalam menangani perkara pelanggaran UU ITE.

Menurutnya, walaupun telah ada kesepakan kesepahaman atau MoU antara Dewan Pers dan Polri tentang kasus pers, agar ditangani dengan menggunakan UU Pers, tetapi masih banyak khususnya di daerah, wartawan yang diskriminalasi dengan UU ITE karena pemberitaanya.

Baca Juga :  Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Calon Penerima Bantuan Ternak Sapi PO

“Kita tetap dukung kebijakan yang telah dikeluarkan Kapolri. Sambil kita menunggu rekomedasi revisi UU ITE yang tengah dirumuskan Dewan Pers terkait penyempurnaan UU ITE yang kini tengah digodok pemerintah,” pungkas Firdaus, diamini M. Nasir. (Tim)

 150 total views,  9 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!