Penyuapan Wartawan Terkait Panwaslu Langgar Undang-Undang Pemilu, MPN Dan DPC PDI-P Lanjutkan Ke Jalur Hukum


ARYA-MEDIA, Madiun – Jelang Pilkada Kabupaten Madiun, dalam Pilihan Bupati (Pilbup) dan Wakil Bupati (Wabup) 2018, pihak KPU dan Panwaslu perlu di anulir tentang kenetralannya, dan di temukan dugaan Panwaslu kabupaten Madiun berpihak pada salah satu Paslon.

Ketua Panwaslu Kabupaten Madiun, sebut saja AG sangat arogan mengatur pada beberapa panwascamnya. Bersumber dari perbincangan panwaslu di kutip oleh salah salah satu rekan wartawan yang bergabung di MPN (Majelis Pers Nasional) di wilayah Madiun, (04/05/18).

“Saya mendengar dengan istri saya saat makan bakso di warung rejomulyo dan mendengar dengan jelas kalau ketua panwas madiun membicarakan pemetaan wilayah plotingan paslon mereka kepada beberapa korcamnya”, terang wartawan yang mendengar.

Baca Juga :  Kapten Inf Toni Tawarkan Sasaran Tambahan dalam TMMD Bagi Masyarakat

Mereka dengan vulgar membicarakan di warung kalau desa Sogo, desa Banaran dan beberapa desa di mejayan, kalau panwas tidak bisa mengakses masuk.

(Aku gak iso mlebu desa Sogo desa Banaran. Pak D (red) juga gak bisa masuk.) Aku tidak bisa masul desa Sogo desa Banaran, pak D (red) juga gak bisa masuk. Siapa pak D (red)…..? warga Madiun sudah tidak asing lagi.

Akhirnya wartawan yang mengutip tersebut disapa karena diketahui oleh panwas. Hal tersebut panwas memohon kepada wartawan jangan menaikkan beritanya. Karena oknum panwas tersebut mengetahui rumah dan lembaga pers medianya, selang beberapa hari kemudian mendatangi kantor MPN korwil Madiun untuk klarifikasi berita jangan di viralkan.

”Mas tolong saya memang salah, mohon maaf jangan di muat di koran nanti bisa membuat Pilkada Kabupaten Madiun tidak kondusif ” kata Oknum Panwas Ag di kantor MPN Madiun

Baca Juga :  Pendukung Beserta Sahabat PRONA Merayakan Kemenangan Dengan Tasyakuran Dan Halal Bihalal

Lebih nista lagi oknum tersebut menyodorkan uang 600 ribu yang katanya buat uang bensin, namun di cueki oleh wartawan, hingga naik sampai di angka 1 juta.

Perilaku panwas tersebut telah menanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan melecehkan profesi wartawan. Senada dengan Stutment DPC PDI Perjuangan yang menyikapinya dan ikut geram dengan kejadian ini.

”ini sudah tidak bisa di tolelir lagi, akan kami laporkan ke Panwas propinsi jatim dan juga ke Polres Madiun terkait penyuapan terhadap salah satu wartawan”, tegas Kang Anang selaku ketua DPC PDI Perjuangan Kab Madiun.

Baca Juga :  Sambut Ramadhan, Bazzar Via Vallen Dibuka Wabup Sidoarjo

”kami tidak main main mas, atas nama partai akan terus melanjutkan ke proses hukum” imbuhnya kepada wartawan.

Lanjut ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Madiun, “Gimana mau berjalan lancar kalau kelakuan oknum ketua panwas Ag kalau seperti itu, semua itu telah lepas dari koridor UU 07 tentang Pemiliham Umum” ungkapnya.

Diketahui bahwa, wartawan yang mendengar dan yang akan di suap oleh oknum Panwaskab siap menjadi saksi jika diperlukan. Dalam waktu dekat kasus ini akan di laporkan ke pihak yang berwenang demi PILKADA kabupaten Madiun yang damai”, tutupnya. (Pra/ops/redk)

 546 total views,  3 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!