Perselisihan Tanah Bengkok Beredar di Medsos, DPMD Magetan : Sangat Disayangkan…!!!


ARYA-MEDIA, Magetan – Beredar kabar bahwa, terdapat perseteruan hak atas tunjangan tanah (Bengkok) antara Kepala Desa (Kades) lama dengan Kades yang baru. Hal ini terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

Walaupun Pilkades sudah usai dan mendapatkan pemenang Kepala Desa (Kades), permasalahan harta gono gini tunjangan yang berwujud tanah bengkok tersebut, terus menuai kontra. Kabar pun beredar di media sosial (Medsos) dengan menampilkan video kekecewaaan dari salah satu Kades yang baru, karena tanah benkok tunjangan yang didapat tidak sesuai harapan.

Dalam video tersebut disampaikan, bahwa tanah bengkok jatah lurah yang ditanami pohon tebu, dibajak traktor oleh Kades lama yang kalah dalam Pilkades serentak di Kabupaten Magetan. Dalam video juga disebutkan bahwa, kejadian itu dipicu karena adanya Surat Edaran (SE) dari Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Magetan.

Eko Muryanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Magetan.

Menanggapi hat tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Magetan, Eko Muryanto menyayangkan kejadian tersebut. Pasalnya, ada empat (4) desa pasca Pilkades yang mengalami perselisihan tanah bengkok. Namun hanya Desa Tanjung yang bermasalah.

“Ada empat desa yang bermasalah, namun hanya Desa tanjung yang tidak mendapatkan penyelesaian. Karena, antara Kades lama dengan Kades yang baru saling bersikukuh dengan argumentasinya,” ungkapnya, Minggu (19/01/2020).

Eko menjelaskan, SE dikeluarkan karena banyaknya pertanyaan terkait dengan kewenangan pengelolaan bengkok sesuai regulasi yang ada, dan itu ditujukan kepada Kepala Kecamatan untuk menginventarisasi masalah tanah bengkok di wilayahnya masing-masing. Semisal ada tanah bengkok yang masih dalam masa penyewaan/ada tanaman tumbuh, maka penyelesaiannya sesuai Peraturan Bupati (Perbup) yaitu dengan dimediasi bersama DPMD Magetan.

“Pada saat sosialisasi sebelum adanya pemenang pilkades atau masih calon Kades, semua bisa menerima. Tetapi ketika sudah ada pemenang Pilkades, hal tersebut menjadi masalah, dengan alasan SE DPMD,” jelasnya.

Selain itu, dalam SE sudah dijelaskan sesuai aturan yang ada, bahkan sudah di simulasikan. Karena musim tanam tidak bisa selesai pada bulan Desember 2019 maka perlu adanya mediasi antara kedua belah pihak dari Kades.

“Karena antara Kades lama dengan yang baru sama-sama menuntut hak sesuai keinginan masin-masing, maka perlu dilakukan mediasi. Dan mediasi di Desa Tanjung tidak ada titik temu, jadi yang diberlakukan sesuai dengan aturan yang ada,” pungkasnya. (Ren)

 1,315 total views,  10 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!