PH Seorang Dokter Tuding Kejaksaan Negeri, Bahwa Proses Penahanan Kliennya Tidak Sesuai Prosedur



Blitar, Arya Media – Tim Penasehat Hukum keberatan dan kecewa atas penahanan Dr. Soepriyo Iman Sp.Og (71), terdakwa kasus 279 KUHP tentang perkawinan (Dr. Soepriyo Iman menikah tanpa ijin istri sebelumnya.red) oleh Kejaksaan Negeri Blitar, Senin (15/01/2018) sekitar pukul 08.00 kemarin. Karena Kejaksaan Negeri Blitar dalam melakukan penahanan tidak sesuai dengan prosedur penahan terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah. Tim Penasehat Hukum (PH) Dr. Soepriyo menilai proses eksekusi penahanan terhadap kliennya tersebut ilegal dan tidak sesuai prosedur.

Salah satu Tim Penasehat Hukum, Ansorul Huda SH MH. usai menjenguk Dr. Supriyo Iman Sp Og. di Lapas Kelas II B Blitar mengatakan, bahwa pihak Kejasaan dalam melakukan penahanan Dr. Soepriyo Iman Sp.Og tersebut, tidak menunjukan atau memberikan salinan putusan MA Nomor : 306/MA/Pid/2017 tanggal 26 April 2017  kepada pihak terdakwa.

“Kami merasa keberatan atas penahanan klien kami yang dilakukan Kejaksaan Negeri Blitar. Karena saat melakukan penahanan klien kami kemarin malam, kejaksaan tidak menunjukan salinan putusan MA. Karena dasar hukum untuk eksekusi terhadap seseorang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Ini jelas ilegal”, ungkap Ansorul kepada wartawan, Selasa (16/01/2018).

Baca Juga :  Dukung Program Ketahanan Pangan, Koramil Bubulan Tebar Ribuan Benih Ikan Nila

Lebih lanjut Ansorul Huda menyampaikan, jika mengacu pada dasar hukum tetap, seharusnya dalam proses eksekusi, terdakwa harus menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA).

“Saat Kejaksaan melakukan eksekusi terhadap klien kami, pihak Kejaksaan tidak menunjukan surat salinan putusan dari MA. Bahkan sampai saat ini kami belum menerima salinan putusan tersebut. Seharusnya, apabila klien kami belum menerima salinan, maka klien kami tidak boleh ditahan”, terang Ansorul.

Baca Juga :  Antisipasi Tindakan Kriminal, Polisi Mengamankan Belasan Anak PUNK Di Wilayah Ngawi

Ansorul Huda menilai, apa yang telah dilakukan Kejaksaan Negeri Blitar terhadap terdakwa,  hal tersebut tentunya sangat merugikan bagi kliennya. Bahkan saat melakukan eksekisi, salah seorang Jaksa sempat melakukan perusakan barang milik keluarga klien.

“Padahal jika memang salinan putusan sudah diserahkan, kami tidak akan mempermasalahkan. Ini sangat merugikan klien kami”, tandas Ansorul.

Terkait hal tersebut, pihak Tim Penasehat Hukum dr. Soepriyo Iman Sp.Og akan mengambil langkah secepatnya. Dan tidak menutup kemungkinan pihaknya  akan melakukan gugatan lagi terkait proses eksekusi dan penyalahgunaan wewenang.

Baca Juga :  Acara "BERSIH DESA" Pemdes Baluk Gelar Pameran Produk Unggulan 4 Hari

“Karena jelas ini merugikan klien kami, secepatnya kami akan melakukan gugatan atas tindakan yang dilakukan pihak Kejaksaan. Paling cepat minggu ini kami akan layangkan gugatanya”, pungkasnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blitar, Syafi Hadari, SH dalam menanggapi tudingan tim Penasehat Hukum terdakwa menjelaskan, pihaknya mengelak jika saat melakukan penahanan terhadap terdakwa Dr. Soepriyo Iman Sp.Og. tidak membawa surat putusan MA .

“Sesuai UU Jaksa berhak melaksanakan putusan yang sudah  mempunyai kekuatan tetap. Dan kami membawa surat perintah juga surat putusan dari MA. Bahkan pihak Dr Soepriyo Iman juga sudah membawa petikan putusan MA tersebut”, ujar Syafi Hadari. (jarno/redk)

 318 total views,  3 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!