Polres Jombaang Gelar “Lat Pra Ops” Mantap Praja Semeru 2018, Siap Amankan PILKADA



Jombang, Arya Media – Polres Jombang gelar “Lat Pra Ops” Mantap Praja Semeru 2018, dengan tema Polres Jombang Siap Mengamankan PILKADA serentak tahun 2018, dalam rangka mewujudkan situasi kabupaten Jombang yang aman dan kondusif. dihadiri semua anggota kepolisian polres Jombang, bertempat di Aula PG (pabrik gula) Djombang Baru, Kamis (18/1/2018).

Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto SIK. MH saat diwawancarai membeberkan, dalam pengamanan pilkada 2018 pihak polres Jombang sudah melaksanakan 6 sampai 7 kali rapat kordinasi lintas sektoral. Mulai tahap awal pendaftaran paslon (pasangan calon) di KPU ‘ Kami sudah melakukan pengamana kota, juga pelaksanaan gelar apel pasukan dalam mengawal kegiatan demokrasi. Artinya dalam mendukung KPU, kita jajaran anggota polres Jombang sudah siap secara personil, serta moril dan materiel.

“Hari ini kita sudah memberi masukan kepada rekan rekan yang bekerja dilapangan. mulai dari tahapan pendaftaran paslon, kampanye pemungutan suara/pencoblosan kartu suara. Pasukan kita beri bekal supaya dalam melaksanakan tugasnya bisa percaya diri”, tutur AKBP Agung.

Baca Juga :  Update 16 Agustus 2020: Bertambah 2 Orang Positif Covid-19, 1 Pasien Sembuh

Sementara anggota yang dipersiapkan mencapai 9383 personil. diantaranya dari Polri sebanyak 765 personil, TNI 448 personil, Dishub 31 personil, Dinas Kesehatan 31 personil dan Linmas 8038 personil, semuanya sama-sama bersinergi.

Ada yang menarik di acara ini, yaitu “Pihak KPU minta bantuan terhadap kami soal pengamanan. Utamanya pengamanan di daerah yang sulit dijangkau secara geografis. dan kamipun akan siapkan kendaraan khusus untuk menuju daerah tersebut. agar kotak pungutan suara berikut peralatannya yang dikirim, cepat sampai ditempat dalam kondisi aman, kita gunakan kendaraan OF Road”, ungkap Kapolres Jombang.

Baca Juga :  Jeritan Pedagang Kaki Lima Menghadapi Pandemi Covid-19

Saat yang sama disinggung terkait Polres kerjasama dengan KPU, Kapolres menjawab, bahwa dari awal kita sudah melakukan MoU dengan KPU terhadap pengamanan berikut disetiap tahapan. Sedangkan MoU dengan Panwaslu adalah pelaksanaan sentral penegakan hukum terpadu, yang didalamnya dari unsur kepolisian, kejaksaan, KPU, dan Panwaslu. Apabila ada dugaan penyimpangan dari empat unsur penyelenggara pemilu (Kpu), Masyarakat, Paslon berikut Tim Suksesnya dan Pemerintah, Satu kali saja pelanggaran akan bisa dilaporkan oleh Panwaslu. kemudian dari panwaslu diserahkan ke penyidik Polri yang tergabung dalam sentral tersebut” tutup Agung Marlianto. (wisa/redk)

 757 total views,  3 views today

Baca Juga :  Brawijaya Run 10K, Pelari Asal Bojonegoro Juara 1 Dan 2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!