Pro Dan Kontra Pansus 1 DPRD Ngawi Bahas Ranperda BUMDes


ARYA-MEDIA, Ngawi – Ketua Pansus 1 DPRD Ngawi Drs Mahfudzi , M.Ag membahas Ranperda tahun 2018 terkaid BUMDes. Rapat yang dipimpinnya lakukan pembahasan lanjutan Ranperda BUMDes ini dihadiri orang pentolan se-Kabupaten Ngawi, yaitu 19 anggota Pansus, Bappelitbang Kab.Ngawi, Kadin DPMD Kab.Ngawi, Kadin Dinas Koprasi dan UM Kab.Ngawi, Kabag Adminitrasi Perekonomian Sekda Ngawi, Kadin Perindustrian dan Perdagangan, Kabag Hukum sekda Ngawi dan 6 camat yang mewakili 19 camat di Kabupaten Ngawi, yang di gelar di RM.Rosin, Rabu (4/04/2018).

“Agenda rapat hari ini mengoreksi pasal demi pasal, per Bab dari XV Bab dalam draft Ranperda BUMDes Kab.Ngawi”, kata Mahfudzi di dampingi Siswanto,S.Sos , M.H wakil ketua pasus 1.

Pembahasan pasal demi pasal Ranperda sempat menjadikan peserta yang hadir bingung, karena materi yang disajikan antara Ketua Pansus dengan anggota pansus tidak sesuai pasal demi pasal. Ketua Pansus mengunakan Ranperda lama dan anggota mengunakan Ranperda baru, bahkan tidak sedikit peserta /anggota pansus belum membaca materi pembahasan.

Baca Juga :  Kurangi Endapan Sedimen Dan Kerusakan Pintu Pembilas, UPTD Pengairan Gonggang Lakukan Pemeliharaan DAM Watangsono Ngunut

“Saya belum membaca draft Ranperda baru, karena materi baru dari DPMD saya penggang baru tadi pagi “, tegas Suntara, anggota pansus 1.

Pengkoreksian pasal – pasal dan per-bab Ranperda BUMDesa, mendapat tanggapan serius dari anggota pansus bagian hukum dan Dinas/OPD yang hadir. Banyak kalimat yang terkoreksi dan pasal yang harus kembali di tinjau ulang, seperti kerja sama dan besaran alokasi anggaran BUMDes.

Saat memasuki pengokoreksian BAB XIII pasal 42 ayat 1 dan 2 terkait pembiyaan BUMDes sempat memanas, menjadikan Pro dan Kontra anggota pansus 1. “Penyertaan modal Bumdes ada musyawarah desa mohon tidak ada limit pembatasan, itu sama halnya musyawarah desa di kebiri. Dan aturan di atasnya (Permendes) tidak ada pembatasan, di kwatirkan jika terjadi pembatasan / limit anggaran BUMDes ada pihak ke tiga yang mencoba menguasai usaha di Desa seperti (alfa mart). Dan saya kira tiap Desa dalam merencanakan anggaran tidak ngawur pasti sesuai kebutuhan“ terang Suntara.

Baca Juga :  Berikan Bantuan, Risma kunjungi Keluarga Almarhum KPPS Pemilu 2019

Lain halnya padangan Siswanto, selaku wakil ketua pansus 1, dia justru bertolak belakang dengan mengatakan bahwa, “Semua ini menjadi catatan internal Pansus, untuk permodalan harus ada pembatasan modal karena BUMDes nanti mengunakan anggaran Desa, jadi bisa berhati-hati bukan berarti kita (Pansus 1.red) membatasi kreatifitas Desa, tapi di tahap berikutnya akan ada tambahan modal mungkin dari pihak ketiga yang di harapkan jika BUMDes mampu berprestasi”, ungkap Siswanto.

Baca Juga :  Diduga Rem Blong, Minibus Berpenumpang 13 Orang Masuk Jurang

Lanjutnya, pembatasan ini bersifat kehati-hatian semata, menurutnya tidak akan bertabrakan dengan aturan di atasnya karena tidak ada aturan yang atensinya jelas tidak membolehkan di batasi kenapa sesuai tujuan awal kita sesuai muatan lokal kita, Pansus lebih ke arah antisipasi hal yang tidak kita inginkan supaya pelaku Bumdes selamat secara hukum dan anggaran, karena adanya dinamika pasal-pasal masih dalam pembahasan / perdebatan , mudah-mudahan satu bulan kedepan bisa selesai”, pungkasnya. (BB/Ops/Redk)

 965 total views,  3 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!