google-site-verification: google13bd4c39d137e058.html

Rapat Paripurna DPRD Magetan, Menghasilkan 8 Raperda


ARYA-MEDIA | MAGETAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan, secara resmi  menetapkan 2 (dua) peraturan baru dalam Rapat Paripurna, di gedung DPRD Magetan, pada Selasa (05/01/2021).

Agenda tersebut dalam rangka pengambilan keputusan terhadap 4 raperda Eksekutif dan 4 Raperda Inisiatif, dengan ditandai penandatangan kesepakatan antara Bupati Magetan Suprawoto, dan Sujatno selaku Ketua DPRD Kabupaten Magetan.

“Sesuai dengan tugas dan fungsi anggota DPRD Magetan, salah satunya adalah menyusun dan menyepakati perda bersama Bupati Magetan. Maka dari itu, hari ini mengadakan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Raperda,” kata Sujatno, Selasa (05/01).

Baca Juga :  Ratusan Warga Tulungagung Gelar Do'a Bersama Dalam Aksi Solidaritas Kecam Terorisme

Dari informasi yang dihimpun, dua (2) peraturan baru tersebut berisi tentang laporan panitia khusus pembahas 4 (empat) Raperda Eksekutif. Raperda Kab. Magetan tentang pengelolaan barang milik daerah. Raperda Kab. Magetan tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kab. Magetan no. 6 th 2012 tentang perlindungan, pembinaan dan penataan pasar. Raperda Kab. Magetan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Raperda Kab. Magetan tentang perusahaan umum daerah air minum lawu tirta. Laporan panitia khusus pembahas 4 (empat) Raperda Inisiatif. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas. Dan Penyelengaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta Fasilitas pencegahan dan pemberantasan.

Baca Juga :  Terjawab Sudah....!! Alasan Perangkat Yang Absen Dari SOTK Desa Pangkur

“Dengan adanya keputusan Raperda, akan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menentukan kebijakan sesuai Raperda yang sudah kita sepakati,” ungkap Ketua DPRD Magetan, kepada awak media (05/01).

Sementara itu, Bupati suprawoto menyampaikan bahwa, atas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, proses rancangan Peraturan Daerah (Perda) dan perundangan-undangan bebas aktif dalam rapat paripurna belum terselesaikan dengan baik.

Baca Juga :  Satu Keluarga Pelaku Teror Bom GKI Surabaya Asli Banyuwangi

“Pada saat pembahasan terhadap pelanggaran peraturan daerah tersebut telah dilakukan beberapa penyempurnaan berdasarkan hasil pembahasan selanjutnya,” pungkasnya. (Rwy/Ren)

 571 total views,  2 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!