Ratusan Wartawan Gelar Aksi Damai Meminta Mundur Dewan Pers Karena Kinerjanya Tidak Becus


ARYA-MEDIA, Jakarta – Ratusan Wartawan dari beberapa Perusahaan Media online dan cetak pada hari ini, Rabu pagi 4/7/2018 telah menggelar aksi damai. Aksi tersebut sebagai wujud solidaritas para jurnalis dan penolakan atas pengkebirian (Kemerdekaan Pers). Yang mana, selama ini telah diduga bahwa Dewan Pers terkesan diam seribu bahasa, ketika ada wartawan terjerat kasus hukum atau di dikriminalisasikan. Oleh sebab itu ratusan wartawan melakukan aksi demo dengan tema ”Tolak Kriminalisasi Jurnalis Indonesia”.

Menurut informasi yang didapat, bahwa Pimpinan Redaksi PT. OPOSISI INTER MEDIA, Suprapto dari Jawa Timur juga bergabung mendukung aksi demo dan berorasi meneriakkan tuntutan Kebebasan Pers, di depan Kantor Dewan Pers Jakarta Pusat. Adapun rombongan wartawan dari Jawa Timur juga menggelar spanduk bertuliskan ”Kinerja Dewan Pers Tidak Becus, Dewan Pers Pengkhianat Kebebasan Wartawan, Rekomendasi Dewan Pers Pada Kasus M. Yusuf Adalah Malpraktek Kepada Wartawan, Anggota Dewan Pers 2016 – 2019 Diminta Mundur”.

“Pemerintah harus mengakui bahwa betapa besar peran dan kontribusi Pers dalam perjuangan turut mengantarkan bangsa pada pintu gerbang Kemedekaan bahkan sampai juga pada pembangunan bangsa dan negara pasca Kemerdekaan. Dan itu harus diakui, tak jarang popularitas para pejabat Negara terangkat dan naik pangkat karena goresan tinta wartawan. Tak sedikit kontribusi wartawan membantu dalam persoalan penegakan hukum. Alangkah naifnya bila wartawan dikriminalisasikan, apalagi sudah jelas Pers punya undang – undang sendiri yang mengatur ketika ada pelanggaran dalam hal kejurnalistikan”, kata Suprapto Pimred Oposisi dari ketika dikonfirmasi via seluler.

Baca Juga :  Saka Wira Kartika Pangkalan Sumberejo, Salurkan Air Bersih Kepada Warga Terdampak Kekeringan

Ditambahkan oleh Suprapto kenapa demo ini harus terjadi ? Tak lain dan tak bukan penyebabnya adalah karena oknum – oknum yang ada di Dewan Pers tak mampu menjaga kesaktian undang – undang Pers. Bahkan disinyalir kerap kali membuat kebijakan – kebijakan yang cenderung memecah belah wartawan dan mengkebiri kebebasan Pers.

” Perusahaan media yang ada dan sudah mengantongi legalitas dari Kemenkumham diverifikasi, artinya Dewan Pers berarti sama saja tidak mengakui produk hukum Kemenkumham. Harusnya Dewan Pers cukup melaksanakan tugas sebagaimana diamanahkan UU Pers No. 40 Tahun 1999 pasal : 15 ayat : 2 huruf a – f tidak lebih dari itu. Tidak ada satu pasalpun yang mengamanahkan Dewan Pers melakukan verifikasi terhadap Perusahaan Media, termasuk megharuskan wartawan ikut UKW. Disitu jelas Dewan Pers punya tugas mendata Perusahaan Media dan mendorong Perusahaan Media melakukan peningkatan profesionalisme wartawan”, imbuh Suprapto yang akrab dipanggil Prapto.

Baca Juga :  184 Kades Terpilih, Dilantik Bupati Magetan

Jangan kemudian UKW direkom jadi legalitas penentu wartawan atau bukan wartawan, yang berhak menentukan siapa wartawan atau bukan adalah Perusahaan Media masing – masing bukan Dewan Pers dan juga bukan sertifikat UKW. Walaupun seseorang mempunyai Sertifikat UKW, sertifikat Diklat, dan Pelatihan, semua itu bukan legalitas kewartawanan. Tanpa ID Cart, sertifikat – sertifikat itu hanya jadi kenangan bahwa dirinya pernah jadi wartawan”, jelentrehnya.

Nasib yang menimpa wartawan bernama M. Yusuf yang karena dikriminalisasi dan harus tutup usia di dalam sel tahanan beberapa waktu lalu. Kejadian tersebet menjadi pemantik muncaknya kemarahan ribuan wartawan yang diduga akibat kemandulan Dewan Pers dalam menegakkan undang – undang Pers dan melindungi wartawan.

Baca Juga :  Kunker Gubernur Jatim : Kunjungi Kabupaten Madiun Sebagai Smart Perencanaan Pembangunan Desa

Diceritakan pula demo di depan Gedung Dewan Pers diikuti oleh sekitar 15 organisasi Pers, Perusahaan Media dan 400 an lebih wartawan cetak, elektronik, maupun online. Namun sayangnya pengurus Dewan Pers terkesan sembunyi, tidak mau bertemu dan tidak mau menghadapi kenyataan. Dalam demo tersebut juga dilakukan penyerahan keranda mayat kepada perwakilan Dewan Pers sebagai simbol matinya hak-hak pers dan kedaulatan pers.

Apa yang terjadi pada saudara kita M. Yusuf adalah bukti kegagalan Dewan Pers melindungi wartawan, haruskah hal yang sama terjadi pada wartawan – wartawan lainnya. Hal ini tidak bisa kita biarkan harus kita hentikan, Dewan Pers harus diisi dengan orang – orang yang tegas menegakkan undang – undang Pers dan mampu mengayomi wartawan di Nusantara ini”, tutupnya. (tim-ops/redk)

 536 total views,  3 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!