UA-163642268-1

Sekdes PNS Menolak Kembali Ke Induk Pemkab, Bupati Bakal Terapkan Sistem Pinjam Pakai


ARYA-MEDIA, Magetan – Penarikan Sekertaris Desa (Sekdes) ke badan induk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan, menuai protes dari Sekdes yang berstatus PNS. Sebanyak 34 Sekdes PNS, meminta kepada Bupati Magetan untuk dikembalikan ke desa, dengan mengirimkan surat ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Magetan, beberapa hari lalu.

“Iya benar, hari Senin lalu sebanyak 34 Sekdes mengirimkan surat ke BKD, memohon agar dikembalikan ke desa lagi,” kata Pelaksana Teknis (Plt) Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kabupaten Magetan Rahmad Edy.

Rahmad Edy menjelaskan, saat ini Pemkab masih melakukan berbagai kajian agar tidak sampai melanggar undang-undang. Karena dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) bahwa, tidak disebutkan adanya penugasan PNS di desa.

Baca Juga :  Ditinggal Pergi Ke Pasar, Rumah di Ngawi Ludes Terbakar

”Ini masih kita kaji, yang saya tahu berdasarkan undang-undang desa, Sekdes itu tidak boleh dari unsur PNS, jadi harusnya memang kembali ke induk. Dalam PERMENPAN pun, juga tidak ada penugasan PNS untuk di desa,” jelasnya.

Bupati Magetan, Dr. Drs. H. Suprawoto, SH. M.Si. (Kiri), Bersama Sekda Magetan, Bambang Trianto.

Menanggapi hal itu, Bupati Magetan Suprawoto mengatakan, bakal melakukan Evaluasi secara mendalam mengingat kekurangan staf pada Pemerintahan Magetan di tingkat kelurahan. “Kita masih pelajari dulu terkait permintaan 34 Sekdes yang bestatus PNS, untuk kembali lagi ke desa atau kelurahan. Saat ini masih kita lakukan evaluasi, karena staf di Kelurahan juga banyak yang kosong,” terangnya, Rabu (15/5/2019).

Baca Juga :  Pemdes Baluk Manfaatkan Dana BKKD Untuk Saluran Drainase Lapangan

Bupati menjelaskan, saat ini pihak Pemkab sudah mengumpulkan seluruh Kepala Desa (Kades) dan Kepala Kelurahan, untuk mendengarkan langsung alasan dari Kades maupun Sekdes, mengenai keinginan Sekdes kembali ke desa/kelurahan.

“Tadi Pak Sekda sudah memanggil seluruh Kepala Desanya untuk membahas hal ini. Memang secara aturan harus ditarik, tapi tidak menutup kemungkinan desa juga membutuhkan Sekdes untuk melanjutkan pekerjaan yang sedang ditanganinya. Apabila Desa memang membutuhkan Sekdes, maka sifanya akan diperbantukan atau pinjam pakai, tapi tidak selamanya berada di desa,” tegas Bupati. (ren)

 1,325 total views,  4 views today

Baca Juga :  Hadapi Pandemi Covid-19, Kemensos Pastikan Program Bansos Tidak Terganggu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!