Sengketa Sewa TKD Desa Ngujung Terjadi Kesepakatan, BPD Masih Berlanjut Ke Jalur Hukum


ARYA-MEDIA, Magetan – Carut marut sengketa Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Jawa Timur, bakal berbuntut panjang. Pasalnya, walaupun sudah dilakukan mediasi antara penyewa dengan Kepala Desa (Kades) yang sudah terjadi kesepakatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ngujung akan membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum.

Dewan pengawas Desa Ngujung menduga, bahwa sistem sewa menyewa tanah aset milik desa tersebut, banyak indikasi kecurangan dari Kepala Desa Ngujung, karena tidak melalui musayawarah desa setempat.

“Dugaan lainnya, pihak Kepala Desa juga melakukan pemalsuan dokumen terkait sewa menyewa TKD, dan kami punya buktinya,” kata Imam Yudianto, ketua BPD Desa Ngujung, dalam diskusinya yang bertempat di gedung pertemuan Desa Ngujung, Selasa malam (14/7/2020).

Menanggapi hal itu, ketua BPD berharap ada solusi dari Kepala Desa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pihaknya meminta, kedepan agar proses sewa menyewa TKD dilakukan sesuai procedural sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga tanah kas desa bisa terselamatkan.

“Alhamdulillah malam ini, Kepala Desa sudah mengembalikan berupa uang tunai kepada penyewa. Namun, kami akan membawa permaslahan tersebut ketahap berikutnya sampai tuntas. Intinya kami hanya ingin menyelematkan hak atas tanah dari aset desa,” ungkap ketua BPD, (14/7).  

Imam meminta, Pemkab Magetan bertindak seadil-adilnya dalam menangani persmaslahan tersebut. Karena Kepala Desa (Eko Prasetyo) diduga telah melanggar perbuatan hukum dan melakukan tindak pidana korupsi. “Kami menginginkan bahwa permaslahan ini tidak hanya diselesaikan dalam forum musyawarah saja. Namun diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik secara administratib maupun pidana. Dan kita akan menunggu tindakan dari Pemkab Magetan yakni dari Inspektorat Magetan selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintahan,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Eko Prasetyo selaku Kepala Desa Ngujung, mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Desa Ngujung.  “Alhamdulillah mala mini untuk pengembalian kepada penyewa sudah selesai, sudah clear, sudah dil. Kedepannya, semoga atas kesalahan saya bisa bersinergi lagi dan bekerja sama lagi. Menurut saya ini hanya miskomunikasi saja, karena dengan pemerintahan baru, saya tidak tahu dengan peraturan yang ada,” ujar Kades Ngujung, (14/7).

Sementara, Eko Muryanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Magetan, yang datang sebagai penengah untuk memfasilitasi atas permaslahan tersebut mengungkapkan, dengan adanya maslah ini pihaknya meminta kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Magetan, agar tidak gegabah dalam mensikapi dan melaksanakan peraturan perundangan di desa.

“Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, mari kita sama-sama bersinergi, kalau ada ydang tidak jelas silahkan komunikasikan secara berjenjang. Kami berharap semua bentuk penyimpangan jangan sampai terjadi hanya karena ketidaktahuan. Perlu dipahami bersama, dari 184 kepala desa yang terpilih kemarin, ada 70 persen kepala desa baru, dengan karakter dan latar belakang yang berbeda-beda. Dan itu diperlukan pemahaman bersama untuk saling mengingatkan,” pungkasnya.

Diketahui bahwa, sebelumnya telah mencuat di beberapa media beberapa waktu lalu, bahwa telah terjadi dugaan Kasus Penggelapan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. BPD menuding pihak Kepala Desa Ngujung telah melakukan tindak pidana korupsi atas penyelewengan hasil sewa tanah kas desa, dan BPD Desa Ngujung mengancam akan melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum. (Ren)

 11,786 total views,  4 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!