Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa, Menuai Protes Terkait RAB Dengan Prosentasinya


Ngawi, Arya Media – Program Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2018 dipercepat. Hal tersebut bisa di lihat dari jadwal padat yang di susun pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang langsung tancap gas sejak di berlakukanyanya Perbup tentang Pengelolan Keuangan Desa. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjadikan landasan Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 segera terwujud di awal Maret tahun 2018 sehingga pencairan anggaran segera dapat di realisasikan lebih awal dari tahun selumnya.

“Kita harus gerak cepat dalam sosialisasi, ini dimaksudkan agar desa bisa menyusun APBDes lebih cepat dari tahun sebelumnya “ Ujar Arif S dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ngawi.

Baca Juga :  Bersama Trinil Art Indonesia, Wabup Ngawi Idamkan Daerah Potensi Wisata

Kecamatan Pitu dan Kecamatan Ngawi mendapat giliran sosialisasi dari kegiatan yang melibatkan seluruh pemerintah desa dari dua kecamatan ( Kecamatan Ngawi – Kecamatan Pitu ). Bertempat di Aula kecamatan pitu yang dimulai pukul 09.00 sampai 13.00 WIB, dihadiri oleh Camat Ngawi, Camat Pitu, Polsek Pitu, Koramil Pitu, delegasi dari desa-desa dibawah kecamatan Ngawi dan Pitu dan segenap undangan serta beberapa rekan media baik cetak maupun elektronik, Rabu (28/02/2018).

Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( P3MD ) Kabupataen Ngawi, Prawoto menjelaskan bahwa sosialisasi tahun ini sangatlah penting dan harus segera di lakukan. “Ada yang berbeda di tahun 2018 terkait mekanisme dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. Tentunya kita juga akan terus melakukan sosialisasi dan monitoring agar bisa memastikan program yang sudah di rencanakan kemudian ditetapkan sehingga terealisasi sesuai dengan juklak dan juknisnya”, terang Prawoto.

Baca Juga :  Bantengan "Handoko Wulung" Banyudono Unjuk Gigi Dalam Gebyar Pring Urip 2018

Dari pemantauan Arya-Media.com terkait acara sosialisasi Perbup Pengelolaan Keuangan Desa, kali ini memang sedikit memakan waktu dari yang telah di jadwalkan oleh panitia. Hal tersebut lebih dikarenakan waktu yang diperlukan beberapa nara sumber dalam presentasi tidak cukup untuk bisa mengcover seluruh materi. Bahkan dalam presentasi terkait pelaksanaan pembangunan yang wajib menyertakan minimal 30% anggaran untuk biaya upah tenaga dibidang fisik harus di lakukan dua kali. Semua itu dilakukan karena banyaknya pertanyaan dari peserta undangan yang rata-rata menganggap aneh terkait porsi atau prosentase upah dari pagu anggaran. Selain itu mereka (undangan.red) menganggap sulit dilakukan dalam pembuatan perencanaan mengingat hal tersebut sudah menjadi perhitungan baku tehnik dalam membuat Rencana Anggaran Dan Biaya.

Baca Juga :  Kuli Bangunan Diciduk Polisi, Nyambi Edarkan Pil Koplo

“Memang perlu waktu lebih panjang untuk menjelaskan mekanisme dari biaya upah wajib 30% dalam bidang fisik. Mengingat bahwa tehnis dalam membuat Rencana Anggaran Biaya itu sudah ada perhitungannya tersendiri . Namun masih ada yang bisa dimasukkan terkait dengan item-item yang nantinya bisa dicover agar tercapai minimal 30% untuk memenuhi kata wajib tadi”, tutup Prawoto. (RYS/Retpel/Ops/redk)

 711 total views,  10 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!