UA-163642268-1

Status Belum Jelas, Satpol PP Tidak Berani Segel BANGLI


ARYA-MEDIA, Magetan – Masalah bangunan liar (Bangli) yang berada di bantaran sungai Kalisat Maospati, Kecamatan Maospati, Kab. Magetan, masih menuai kontra. Pasalnya, bangunan yang diduga berdiri di atas tanah Ground Goverment (GG) masih terus dilakukan oleh pihak ketiga untuk dijadikan rumah toko (Ruko).

Diketahui Sebelumnya, pada tanggal 25 Februari 2019 lalu, terkait kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh CRS sebagai penanggung jawab bangunan, sudah pernah ditertibkan pihak Satpol PP dan Damkar Kab. Magetan, untuk memberhentikan pembanguan karena tidak memiliki ijin. Setelah mendapat teguran tersebut, CRS pun langsung menghentikan pembangunannya. Namun, selang beberapa bulan kemudian, CRS melanjutkan kembali pembuatan rukonya dengan maksut melanjutkan sampai finish. Dan seoalah-olah CSR tidak menggubris teguran Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah (Perda) Kabuapaten Magetan.

Khamim Bashori, Kasi Opsdal Satpol PP & Damkar Kab. Magetan, Saat Melakukan Pengecekan Bangunan.

Saat dikonfirmasi kepada salah satu pemilik warung yang berada di PPU Maospati mengatakan, bahwa CRS membangun ruko tersebut, untuk digunakan sebagai lahan bisnisnya yaitu, di sewakan atau dijual dengan harga ratusan juta rupiah. Dengan ketentuan, dijual hanya bangunannya saja, karena tidak ada surat tanah atau sertifikat resmi dari BPN. “Saya juga pernah ditawari ruko itu, tapi saya gak mau. Biasanya disewakan, kadang juga dijual dengan harga 150-170 juta,” tutur pemilik warung yang tidak mau disebutkan namanya, Jum’at (3/5/2019).

Baca Juga :  Pemusnahan Knalpot Bronk Hasil Operasi Patuh Semeru Polres Magetan

Disisi lain, Satpol PP Magetan membenarkan, bahwa bangunan tanpa ijin yang berada di bantaran sungai Kalisat Maospati itu, sedang dalam pengerjaan. Padahal sebelumnya sudah pernah diperingatkan agar tidak melanjutkan pembangunan dan berhenti.

“Setelah saya cek di lokasi, memang benar bahwa CRS melanjutkan pembangunannya. Dan saat ini, kami hanya melakukan tindakan preventif saja sebagai teguran kedua untuk berhenti melakukan pembangunan. Karena berdirinya bangunan tersebut tidak mempunyai ijin, dan juga berada di tanah milik Pemerintah Pusat atau GG,” kata Khamim Bashori, Kasi Opsdal Satpol PP dan Damkar Kab. Magetan, (3/5).

Baca Juga :  Mayat Perempuan Membusuk, Ditemukan Warga Di Tengah Lahan Tebu

Khamim menjelaskan, pihaknya hanya bisa melakukan peneguran saja, karena Satpol PP Kab. Magetan masih melakukan verifikasi terkait tanah GG tersebut. Dan terkait bangunan yang tidak memiliki ijin bukan hanya milik CRS saja, namun deretan kios atau ruko yang berada di bantaran sungai tersebut, semuanya tidak memiliki ijin dan berstatus sama, yaitu berdiri di tanah GG.

Baca Juga :  Songsong Tatanan Baru, Aparat Gabungan Lakukan Patroli Himbauan Protokol Kesehatan Covid-19

“Bukan hanya 1 bangunan saja yang tidak berijin, tetapi ada 9 bangunan yang tidak memiliki ijin resmi yang berdiri di atas tanah GG tersebut. Dan kami belum bisa melakukan penyegelan, karena belum ada kepastian terkait tanah tersebut secara hukum, apakah milik Pusat atau Provinsi,” pungkasnya. (ren)

BACA JUGA : Berstatus Tanah GG : Bangli Di Bantaran Sungai Kalisat Maospati, Pemkab Akan Mengamankan Aset

 

 1,502 total views,  2 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!