Terkait APBDes Yang Begitu Besar, Banyak Kades Keluhkan SDM Tidak Paham ITE


Ngawi, Arya Media – Tahun 2017 adalah kali ketiga pemerintah kabupaten Ngawi telah melaksanakan UU No 6 Tahun 2014, tentang Desa yang secara keseluruhan mendapat apreseasi  banyak pihak dari perencanaan, pelaksanaan maupun segi hasil. Tidak di pungkiri bahwa pembangunan secara fisik berjalan dengan baik dari sisi sasaran, fungsi dan pemberdayaan sumber daya manusianya karena direncanakan oleh desa sendiri melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa ( Musrenbangdes ) yang melibatkatkan langsung Pemerintah Desa dan masyarakat.

“Sekarang setiap Desa bisa menetapkan sasaran pembangunan desa sendiri, sehingga lebih terencana dan terarah “ Ungkap Sunaryo salah satu kepala dusun Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, yang juga menjabat sebagai ketua TPK Bidang Pemberdayaan.

Di sisi lain sangatlah ironis, bila melihat keluhan-keluhan yang dialami Kades maupun perngkat Desa di balik kucuran dana untuk APBDes yang begitu besar. Tidaklah sedikit dari mereka mengeluh atas persoalan rumitnya administrasi yang menuntut pemahaman atas kemampuan untuk wajib menguasai ITE.

Baca Juga :  Aparat Patroli Bersama Cegah Penyebaran COVID-19

“Kalo sudah waktunya membuat SPJ pusing mas. Perangkat saya rata-rata ndak bisa ITE. Paling banter bisanya ngetik untuk pelayanan saja, satu-satunya jalan yaitu mengangkat perangkat yang bisa ITE untuk Tim Pengelola Kegiatan”  Ungkap salah satu Kades Di kecamatan Ngawi Yang tidak mau disebutkan namanya.

Ketika ditemui di kantornya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi. Kabul Tunggul Winarno mengakui hal tersebut, dan jajaranya sudah berupaya untuk melakuakan peningkatan secara bertahap, dengan melakukan seminar-seminar, dan juga menganggarkan dana untuk Bimtek,  yang bertujuan untuk meningkatkan kwalitas sumber daya manusia (SDM) dari pendamping  maupun perangkat Desa.

Baca Juga :  Mobil Tabrak Baliho Dan Masuk Ke Sungai, Akibatnya 2 Orang Meninggal Dunia

“soal APBDes  yang nilainya begitu besar, ya…. senang mas, kan persoalan infrastruktur bisa cepat selesai. Tapi kita ketar-ketir juga, kalo ndak di awasi secara ketat rawan penyelewengan” ungkapnya.

Senada dengan sidak yang dilakukan Komisi I DPRD Kabupaten Ngawi, di Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, pada bulan Desember Tahun 2017. Siswanto mengatakan, “Desa wajib memiliki perangkat yang berkwalitas, agar bisa seiring dengan program-program yang diterapkan pemerintah. Kalo melihat perangkat yang ada di Desa-desa se Kabupaten Ngawi, memang harus segera diadakan pengisian kekosongan dengan SDM Yang berkwalitas terutama yang memiliki kemampuan di bidang ITE,” pungkas Siswanto selaku anggota Komisi I DPRD Ngawi. (RYS/redk)

 536 total views,  3 views today

Baca Juga :  Turun 46 Persen : 2592 Pelanggaran Dalam Operasi Zebra Semeru 2018 Di Banyuwangi


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!