Tuntut Pengangkatan Otomatis K2 Dan Protes Latker Pada Rekrutmen CPNS 2018


ARYA-MEDIA, Ngawi – Guru honorer yang tergabung dalam forum honorer Kategori 2 (K2) dan Tenaga Latker Kabupaten NGAWI melakukan aksi damai, Selasa (25/9/2018) kemarin. Ratusan honorer K2 duduk bersimpuh memadati JL.Tengku Umar di depan pitu gerbang masuk Pemkab Ngawi yang telah di seterilkan oleh aparat Kepolisian Polres Ngawi jelang demo K2 .

Aksi dimulai pukul 08.00 WIB dengan menyanyikan lagu Hymne Guru dan membentangan spanduk tututan bertuliskan “Guru Honorer Jangan Diperlakukan Seperti Bungkus Nasi“ – “Dewan Yang Terhormat Lihat Ke Bawah Jangan Lihat Keatas“, dan masih banyak ungkapan-ungkapan kekesalan yang di alamatkan pada pemerintah oleh peserta Demo damai .

Gelombang aksi Demo K2 di berbagai daerah di Indonesia tidak lepas dari rasa kecewa tenaga honorer dengan di terbitkanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) No. 36/2018 yang mensyaratkan batas usia PNS usia 35 th per 1 Agustus 2018, hal itu dinilai tidak berpihak pada tenaga honorer dan memarginalkan seluruh tenaga honorer K2 di Ngawi yang telah mengabdikan menjadi Honorer puluhan tahun dengan upah di bawah UMR Kabupaten.

Baca Juga :  Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Calon Penerima Bantuan Ternak Sapi PO

Tidak ingin nasib pengabdiannya menjadi tumbal yang lebih buruk dari K2 , ribuan tenaga Latker yang mengabdi puluhan tahun ikut turun jalan sebagai solidaritas korban peraturan pemerintah . mereka (latker.red) berharap Pemerintah Daerah merubah Sk Dinas sebagai legalitasnya menjadi SK Bupati , bisa ikut terakomudir seperti yang di tuntut K2 menjadi PNS otomatis tanpa tes karena factor usia.

Di depan Berita Oposisi.co.id , Jarot salah satu Latker SDN Guyung Kecamatan Gering Kabupaten Ngawi menuturkan, “Sebagai tenaga Latker nasib kami tidak lebih baik dari tenaga Honorer K2, dengan honor Rp 150 ribu / bulan yang di bayarkan tiga bulan sekali menyesuaikan pencairan dana BOS , saya dan ratusan bahkan ribuan teman Latker bertahan dalam pengabdian demi pendidikan di Kabupaten Ngawi“.

Masih menurut Jarot , “Rata-rata Latker yang ikut turun ke jalan ini masa pengabdiannya menjadi Latker berkisar 5 sampai 16 tahun yang hampir semua mempunyai tugas yang fital di lembaga pengabdian latker yaitu mengkafer pekerjaan berbasis computer (ITE) seperti pembuatan SPJ dan Pengajuan kenaikan pangkat dst , Para Latker berharap ada perubahan SK Dinas kami menjadi SK Bupati dengan upah sesuai UMR Kabupaten Ngawi syukur-syukur bisa terakomudir menjadi PNS tanpa tes seperti tuntutan K2‘’

Baca Juga :  Pesan Berantai "HOAX", Pidato Jokowi Terkait Pilkada DKI

Koordinator Aksi Didik Kuntoro menyebut aksi dilakukan sebagai upaya menyampaikan aspirasi dan menolak di terbitkannya peraturan perekrutmen CPNS 2018 secara langsung. Megingat ada 271 orang tenaga honorer K2 dan Ribuan Tenaga Latker di Ngawi yang masa depan semakin tidak jelas .

Dari jumlah sebanyak itu, menurutnya, paling banyak didominasi bidang pendidikan . “Kami menuntut pengangkatan PNS secara otomatis , karena pengabdian kami (K2) sudah cukup lama, berkisar 6 tahun sampai 15 tahun,” katanya.

Dalam aksi yang di gelar K2 dan Latker, di bawah komando kordinator aksi para tenaga honorer K2 dan Latker siap berangkat ke Senayan jika tututannya menjadi CPNS secara otomatis menemui jalan buntu di daerah (Kabupaten)

Kepala BKPP Ngawi, Yulianto Kusprasetyo membenarkan, melalui 12 perwakilan tenaga K-2 yang di temuinya ruang pertemuan kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Ngawi, tenaga honorer K2 menolak rekrutmen CPNS 2018 dengan alasan banyak aturan yang sepihak tanpa melihat masa pengabdian dan usia tenaga honorer K-2 sebelumnya. Dan meminta semua tenaga K-2 untuk bisa diangkat menjadi PNS tanpa syarat apapun termasuk mekanisme tes.

Baca Juga :  Reaksi Kontraktor Terhadap Bangunan Dalam Masa Pemeliharaan

Untuk membatalkan rekrutmen CPNS 2018 dengan formasi 420 kursi untuk Ngawi sesuai kuota dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) jelas tidak mungkin dilakukan, karena rekruitmen pegawai negeri sipil mimiliki regulasi yang diatur dalam undang-undang. Daerah hanya menjalankan saja. “Kami hanya menyarankan agar honorer K2 ini untuk melayangkan surat kepada DPR pusat melalui DPRD Ngawi ,” pintanya.

“Untuk sementara solusinya terhadap K-2 adalah sesuai instruksi pemerintah pusat akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), namun kalau pengangkatan yang berkaitan dengan tenaga honorer kita tetap mengacu pada peraturan, termasuk berkaitan dengan usia itu,” pungkasnya. (bb/ops/redk)

 1,900 total views,  10 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!