Vidcon Bersama Kasdam V Brawijaya, Sikap Tegas TNI Dalam Menghadapi Unras


ARYA-MEDIA | Magetan – Bertempat di Ruang Data Makodim 0804/Magetan, jajaran anggota TNI Kodim 0804/Magetan melaksanakan Video Conferens (Vidcon) bersama Brigjen TNI Agus Setiawan, S.E. (Kasdam V/Brawijaya) dengan Para Danrem, Dandim dan Danyon, dalam menindaklanjuti Perintah Kasad tentang Antisipasi Unjuk Rasa yang terjadi beberapa hari kemarin. Kamis (15/10/2020).

Anggota TNI Kodim 0804 Magetan yang mengikuti Vidcon tersebut terdiri dari 4 orang DPP yaitu, Dandim Magetan Letkol Inf Ismulyono Triwidodo, S.I.P., Pasi Ter Dim 0804/Magetan Kapten Inf Misran, Pasi Ops Dim 0804/Magetan Kapten Arm Suyatmin, dan Pasi Intel Dim 0804/Magetan Kapten Arm Khoirudin.

Menyikapi gelombang demo Omnibuslaw yang terjadi beberapa hari yang lalu, terkait UU No 9 tahun 1998 tentang mengemukakan pendapat di muka umum, maka tindakan TNI AD dengan tegas menyampaikan bahwa, unjuk rasa (Unras) tidak diizinkan masuk ke markas atau daerah militer sesuai UU, Demo atau Unjuk rasa tidak boleh menggunakan instalasi militer. Selain itu, TNI tidak boleh memfasilitasi dan atau membantu kepada demonstran apapun bentuknya (sebelum, selama dan atau setelah aksi Unras).

“Bila memfasilitasi, akan terkena pasal 55 KUHP tentang penyertaan tindak pidana. Dan bila membantu, akan terkena pasal 56 KUHP tentang perbantuan tindak pidana. Tidak boleh membantu apapun, baik sarana maupun makanan,”  kata Letkol Inf Ismulyono, Dandim Magetan, Kamis (15/10).

Dijelaskan Dandim Magetan, sesuai amanah dari Kasdam V Brawijaya menyampaikan, agar bertindak tegas tapi sopan kepada para demonstran yang memasuki markas. “Misalnya, minta izin untuk kencing atau shalat juga tidak diperkenankan. Mohon maaf silahkan menggunakan fasilitas yang lain saja, karena Markas TNI tidak boleh untuk fasilitas Unras,” terangnya.

Selain itu, sesuai perintah atasan, agar menutup gerbang dan tempatkan penjaga di pintu gerbang serta meningkatkan penjagaan dan menindak tegas para demonstrans yang memaksakan diri memasuki area instalasi militer, apapun alasannya, dengan sopan.

“Kami akan mengaktifkan Pasiaga Senior yang memahami perkembangan situasi di sekitar satuannya. Serta melaksanakan breefing tegas dan jelas kepada seluruh anggota, agar dipahami oleh anggota dan tidak membangun komunikasi apapun kepada demonstran,” jelas Dandim Magetan, Kamis (15/10).

Di sisi lain, TNI diperbolehkan melakukan bantuan kemanusiaan kepada demonstran, khusus kepada pendemo yang luka berat, pingsan, atau meninggal, dengan catatan semata-mata untuk misi kemanusiaan dan tidak mengizinkan peserta demo lainnya mendampingi secara berlebihan. “Bila ini dilanggar, konsekuensinya dapat dikenai pasal 55 KUHP, yaitu pasal penyertaan pidana dan pasal 56 tentang perbantuan pidana,” ungkapnya.

Dandim Magetan menambahkan, bahwa demonstrasi itu hak sesuai Undang-undang yang diatur dalam Undang undang untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi wajib izin Polisi dalam pelaksanaannya dan tidak boleh menggunakan instansi militer.

“Manakala dalam demo ada kekerasan terhadap orang/barang, itu sudah merupakan tindak pidana berdasarkan pasal 170 KUHP ancamannya 5,5 tahun. Bila sampai luka ringan ancamannya 7 tahun, bila sampai luka berat ancamannya 9 tahun, dan bila sampai meninggal ancamannya 12 tahun,” imbuhnya.

Sementara itu, para Dansat (Komandan Satuan) agar menyiagakan pasukan pada satuannya dalam mengantisipasi aksi unras di wilayah masing-masing selama satu minggu ke depan. “Untuk jumlah kekuatan personel ditentukan satuan komando masing-masing wilayah.” pungkasnya. (Ren)

 354 total views,  16 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!