Vidcon Paripurna LKPJ 2019 Ngawi, IPM Jadi Catatan Kinerja Pemkab


ARYA-MEDIA, Ngawi – Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi, menggelar rapat paripurna dalam hal penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun anggaran 2019. Rabu (29/4/2020)

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ngawi Dwi Riyanto Jatmiko bersama Bupati Ngawi Budi sulistiyono tersebut, dilakukan tidak seperti biasanya karena adanya pandemi Virus Corona (Covid-19). Rapat paripurna dilaksanakan dengan cara daring atau melalui Video Confrence (Vidcon), sebagai antisipasi dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ngawi

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono atau dikenal dengan sebutan Mbah Kung mengatakan, LKPJ tahun 2019 terkait berbagai laporan keuangan secara global serta kinerja urusan wajib dan sebagainya, dijadikan satu untuk diberikan sedikit catatan dalam bentuk angka.

“Kendala terberat di Tahun 2019, hanya ketika kinerja banyak terutama fisik yang beli kontrak dan sebagainya, sebenarya lebih berat. Namun, untuk yang lain-lian masih aman, justru kategori fisik kadang membuat terbotal-botal tapi bisa diatasi, terang Bupati Ngawi, usai gelar Paripurna, Rabu (29/4).

Sementara itu, Ketua DPRD Ngawi, Dwi Riyanto Jatmiko mengatakan, penyampaian LKPJ tahun 2019 merupakan amanat UU nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sesuai Pasal 154 ayat (1) huruf h. Agenda tersebut, secara rutin tahunan menjadi tugas dan wewenang DPRD untuk meminta laporan keterangan Pertangungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayahnya.

“Sebenarnya untuk Ngawi dilakasanakan setiap 21 April setiap tahunnya, dengan pakaian daerah. Karena saat ini ada pandemi Covid-19, kita harus menyesuaikan. Dan ini baru pertama kali Paripurna dilaksanakan secara Virtual,” jelas Ketua DPRD Kabupaten Ngawi kepada Arya Media, Kamis (29/4).

Sementara itu, secara materi yang disampaikan oleh Bupati Ngawi terkait LKPJ tahun 2019, ada dua hal yaitu sisi normatik dan teknis. Siisi normatik yang sudah dilaksanakan sesuai acuan utamanya adalah RPJMD secara berjenjang setiap tahunnya. Kendati demikian, progres capain terhadap indikator cukup relevan walaupun ada beberapa bagian yang masih perlu diperhatikan. Utamanya terkait dengan pencapaian penurunan angka kemiskinan atau IPM yang harus digenjot lagi.

“Untuk yang lainnya, sudah cukup bagus. Pelakasanan terhadap tugas bantuan juga bagus. Kemudian secara teknis penyusunan terhadap LKPJ harus ada beberapa revisi terkait dengan indikator capian kenikerja. Dan secara kewajaran ada koreksi lebih lanjut agar secara materi ada perbaikan terkait buku LKPJ,” tegas ketua DPRD Kab Ngawi. (Endik)

 274 total views,  1 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!