google-site-verification: google13bd4c39d137e058.html

Virtual Police Tangkal HOAX, Mengedukasi Masyarakat Dalam Bermedsos


ARYA-MEDIA | JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia terus berupaya memantapkan kinerjanya dalam memelihara Kamtibmas. Hal ini sesuai dengan 16 program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terkait pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan, agar pemeliharaan Kamtibmas khususnya di ruang digital bersih, sehat dan produktif, Polri menyajikan Virtual Police untuk menangkis opini atau konten yang dianggap melanggar tindak pidana.

“Melalui Virtual Police, kepolisian memberikan edukasi dan pemberitahuan bahwa apa yang ditulis ada melanggar pidana, mohon jangan ditulis kembali dan dihapus,” kata Raden Argo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Baca Juga :  Pembinaan Mental Turut Menjadi Perhatian dalam TMMD

Dijelaskan Argo, Virtual Police berfungsi menjalankan tugas yaitu peringatan kepada akun yang dianggap melanggar tidak subjektif, melainkan lewat kajian mendalam bersama para ahli.

“Ketika terdapat akun ditemukan tulisan atau gambar yang berpotensi melanggar pidana. Kemudian petugas menscreen shoot unggahan itu untuk dikonsulrtasikan oleh tim ahli yang terdiri dari ahli pidana, bahasa dan ITE,” jelas Kadiv Humas Polri.

Baca Juga :  Pawai Budaya Ritual Sakral Sedekah Bumi Desa Ketindan

Selanjutnya, peringatan dikirimkan melalui Direct Message atau DM, pemilik akun masih terjaga privasinya.

“Diharapkan dengan adanya Virtual Police dapat mengurangi hoax atau post truth yang ada di dunia maya. Masyarakat dapat terkoreksi, apabila membuat suatu tulisan atau gambar yang dapat membuat orang lain tidak berkenan dan untuk menghindari adanya saling lapor,” ungkap Argo, Rabu (24/2)..

Baca Juga :  Penetapan APBDes Desa Botok Tahun 2021 Dibutuhkan Transparasi dan Akuntabel

Disisi lain, Raden Argo menepis kekhawatiran beberapa pihak dengan adanya Virtual Police mempersempit kebebasan masyarakat di ruang digital.

“Polri tidak mengekang ataupun membatasi masyarakat dalam berpendapat, namun Polri berupaya mengedukasi masyarkat apabila melanggar pidana,” pungkasnya. (Redk)

 304 total views,  2 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!