UA-163642268-1

BPKN Dukung Nasabah Tolak Rekonstruksi Jiwasraya


ARYA-MEDIA | JAKARTA – Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), telah banyak menerima banyak pengaduan dari korban nasabah Jiwasraya, dalam kurun waktu Januari – Februari 2021.

Jumlah keseluruhan pengaduan yang masuk, tercantum dalam laporan pengaduan salah satunya dari Forum Nasabah Korban Jiwasraya (FNKJ), dengan pengaduan jumlah kerugian yang fantastis.

Mengetahui hal tersebut, M.Mufti Mubarok selaku Wakil Ketua BPKN RI terus berkomitmen pada perlindungan hak para korban Jiwasraya yang masih belum dibayarkan.

“Meski dari Jiwasraya telah memberikan opsi restrukturisasi yang ditawarkan ke nasabah, Jiwasraya tidak boleh merugikan hak konsumen dan tetap mengedepankan unsur keadilan serta kepastian hukum,” kata M.Mufti Mubarok, Kamis (4/2).

Baca Juga :  Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Pemkab Magetan Distribusikan 20.000 Masker

Selain itu, BPKN mendorong Menteri BUMN untuk menyelesaikan kasus yang sudah sistemik ini segera diselesaikan. Mengingat Jiwasraya (Persero) merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa terbesar milik pemerintah (BUMN) yang berdiri sejak tahun 1859.

Pun demikian, para nasabah Jiwasraya berasal dari golongan berpenghasilan rendah sebanyak 80℅. Sedangkan sisanya 20%, adalah para nasabah korporasi, para pensiunan swasta, para pensiunan PNS dan pensiunan karyawan BUMN.

Informasi yang dihimpun, pihak Jiwasraya sudah memberikan opsi program restrukturisasi dengan tiga skema, yaitu nasabah Bancassurance, nasabah ritel perorangan dan korporasi manfaat karyawan.

Kebijakan restrukturisasi dinilai sangat merugikan konsumen, karena semua opsi yang ditawarkan merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan janji Jiwasraya yang berdampak pada kerugian sistemik konsumen ditengah pandemi dengan kondisi perekonomian nasional saat ini,” jelas Wakil Ketua BPKN RI, (4/2).

Baca Juga :  FKPRM Jatim Dukung LAN Jember Berantas Narkotika

Sementara itu, lanjut Mufti Mubarok mengungkapkan bahwa, kasus asuransi Jiwasraya masuk dalam ranah perlindungan konsumen sebagaimana dimaksudkan dalam UUPK No. 8 Tahun 1999. Konsumen yang dimaksud disini adalah seluruh nasabah berdasarkan polis berjumlah 5,3 juta nasabah menjadi pihak yang harus bertanggung jawab.

“Restrukturisasi Jiwasraya tidak mengindahkan hak konsumen dan perbuatan melanggar hukum. Dan kami akan mengundang Direktur utama Jiwasraya untuk meminta keterangan terkait dengan restruktrurisasi tersebut,” ujar Mufti, di Gedung BPKN Jakarta, (4/2).

Baca Juga :  Aparat Patroli Bersama Cegah Penyebaran COVID-19

BPKN RI juga melakukan koordinasi dengan OJK untuk melakukan pengawasan agar nasabah Jiwasraya mendapat jaminan pembayaran dan mencegah potensi kerugian masyarakat sesuai dengan UUPK dan POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumem Sektor Jasa Keuangan.

“BPKN juga berharap adanya kepastian hukum kepada nasabah Jiwasraya sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” jelasnya.

BPKN RI juga mendorong aparat segera melakukan proses penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan berlaku dengan mengedepankan pemulihan hak konsumen”. tutup Mufti. (Tim)

 757 total views,  2 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!