UA-163642268-1

Ketua DPR RI : Pemerintah Harus Konsisten dan Adil Terkait Larangan Mudik


ARYA-MEDIA | JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani, meminta pemerintah konsisten dan adil terhadap kebijakan yang diambil terkait dengan larangan mudik pada Lebaran 2021.

“Konsistensi penerapan kebijakan di lapangan suatu keharusan untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan. Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Perlu diketahui, kebijakan larangan mudik tersebut, untuk pengendalian mobilitas warga guna mencegah penyebaran Covid-19. Sebelum memutuskan melarang aktivitas mudik, Pemerintah sudah beberapa kali memberikan himbauan atau larangan untuk bepergian saat libur panjang. Namun, faktanya tetap ada peningkatan mobilitas warga pada beberapa hari libur panjang yang lalu.

Baca Juga :  Pelajar 17 Tahun Terlibat Kecelakaan di Gerih Meninggal Dunia

Dikutib dari Ciberindo.Co, menurut politikus PDI Perjuangan itu, untuk mengatasi penyebaran Covid-19 sekaligus menjaga geliat perekonomian memang tidak mudah. “Pelarangan mudik bisa mencegah penyebaran Covid-19. Akan tetapi, juga mengurangi putaran perekonomian dari pusat ke daerah,” ujar Puan.

Selain itu, masyarakat pun masih bertanya-tanya mengapa mudik dilarang tetapi tempat wisata diizinkan buka meski tetap ada pembatasan. Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah memanfaatkan waktu untuk mematangkan kebijakan terkait dengan mudik, ibadah pada bulan puasa, dan tempat wisata agar pencegahan penyebaran Covid-19 dan menjaga perekonomian dapat berjalan adil serta efektif.

Baca Juga :  Perkenalan Kesbangpol Magetan Lakukan Pendataan Ulang Ormas Dan LSM Agar Sesuai Bidang Dan Keahliannya

“Tidak boleh ada lagi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Siapkan mekanismenya dan sumber daya manusianya supaya penerapan dan pengawasan di lapangan konsisten,” jelas Puan.

Ia juga menekankan, “Jangan sampai masyarakat yang sudah berkorban tidak mudik, sudah mengikuti aturan, justru kecewa karena orang lain melanggar tetapi tidak ditindak karena belum ada payung hukumnya.” Imbuhnya.

Baca Juga :  Kasus Persetubuhan Anak di Ponorogo Terungkap

Hal lain yang perlu dilakukan, kata Puan, adalah sosialisasi yang masif dan efektif supaya masyarakat mau bersama-sama berkorban menunda mudik demi mencegah penyebaran Covid-19. “Mari kita wawas diri, bersabar menahan kerinduan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman demi kebaikan kita bersama,” pungkasnya. (Handiman/Redk)

 305 total views,  2 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!