UA-163642268-1

Rapat Paripurna DPRD Magetan, Menghasilkan 8 Raperda


ARYA-MEDIA | MAGETAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan, secara resmi  menetapkan 2 (dua) peraturan baru dalam Rapat Paripurna, di gedung DPRD Magetan, pada Selasa (05/01/2021).

Agenda tersebut dalam rangka pengambilan keputusan terhadap 4 raperda Eksekutif dan 4 Raperda Inisiatif, dengan ditandai penandatangan kesepakatan antara Bupati Magetan Suprawoto, dan Sujatno selaku Ketua DPRD Kabupaten Magetan.

“Sesuai dengan tugas dan fungsi anggota DPRD Magetan, salah satunya adalah menyusun dan menyepakati perda bersama Bupati Magetan. Maka dari itu, hari ini mengadakan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Raperda,” kata Sujatno, Selasa (05/01).

Baca Juga :  Evaluasi PPKM Jawa Timur, Bupati Magetan Berharap Pemenuhan Reagen Dapat Terpenuhi Maksimal

Dari informasi yang dihimpun, dua (2) peraturan baru tersebut berisi tentang laporan panitia khusus pembahas 4 (empat) Raperda Eksekutif. Raperda Kab. Magetan tentang pengelolaan barang milik daerah. Raperda Kab. Magetan tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kab. Magetan no. 6 th 2012 tentang perlindungan, pembinaan dan penataan pasar. Raperda Kab. Magetan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Raperda Kab. Magetan tentang perusahaan umum daerah air minum lawu tirta. Laporan panitia khusus pembahas 4 (empat) Raperda Inisiatif. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas. Dan Penyelengaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta Fasilitas pencegahan dan pemberantasan.

Baca Juga :  Evaluasi Smart City Se-Indonesia, Banyuwangi Unjuk Gigi Program Pelayanan Publik "Self Service"

“Dengan adanya keputusan Raperda, akan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menentukan kebijakan sesuai Raperda yang sudah kita sepakati,” ungkap Ketua DPRD Magetan, kepada awak media (05/01).

Sementara itu, Bupati suprawoto menyampaikan bahwa, atas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, proses rancangan Peraturan Daerah (Perda) dan perundangan-undangan bebas aktif dalam rapat paripurna belum terselesaikan dengan baik.

Baca Juga :  Shalat Jumat Berjamaah, Wakapolres Ngawi Sosialisasikan Himbauan Ibadah Idul Fitri 1442 H

“Pada saat pembahasan terhadap pelanggaran peraturan daerah tersebut telah dilakukan beberapa penyempurnaan berdasarkan hasil pembahasan selanjutnya,” pungkasnya. (Rwy/Ren)

 906 total views,  2 views today


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!