Arya-Media.com, Jakarta – Partai Golkar menyatakan terbuka untuk membahas usulan penghapusan ambang batas parlemen. Usulan ini disampaikan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Anggota Komisi II DPR dari Golkar, Ahmad Irawan, menyampaikan hal ini pada Kamis (29/1/2026), menekankan perlunya diskusi mendalam mengenai dampak kebijakan tersebut.
Menurut Ahmad Irawan, Partai Golkar terbuka untuk mendiskusikan usulan tersebut secara politik. Ia menjelaskan bahwa ambang batas tidak hanya terkait suara terbuang, namun juga stabilitas pemerintahan presidensial, fragmentasi, dan keterwakilan politik.
"Terkait dengan hal tersebut, Partai Golkar terbuka untuk mendiskusikannya secara politik. Karena threshold tidak hanya sebatas mengenai suara yang dianggap terbuang, namun juga menyangkut stabilitas pemerintahan presidensial, fragmentasi dan keterwakilan politik," ujar Irawan, Kamis (29/1/2026).
Irawan menekankan pentingnya membahas dampak dari usulan ini. Ia menyebutkan, sebelum menentukan angka ambang batas, perlu ada kesepahaman mengenai tujuan penerapannya atau penghapusan ambang batas.
"Sebelum masuk mengenai angka threshold, kesepahaman dan konsensus awal harus disepakati dulu mengenai apa tujuan kita dengan penerapan atau penghapusan threshold dan apa dampaknya jika ambang batas diturunkan hingga nol persen, tetap atau dinaikkan," katanya.
Legislator Dapil Jawa Timur V itu menambahkan, usulan tersebut memerlukan kajian lebih lanjut. Keputusan mengenai ambang batas akan memengaruhi sistem pemerintahan dan legislatif.
"Berbagai negara juga masih menerapkan threshold dalam pemilunya. Jadi kita pelajari dan dalami dulu. Karena pemilu kita akan terkait erat dengan sistem pemerintahan dan sistem legislatif," jelasnya.
Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi mengusulkan penghapusan ambang batas parlemen dalam pembahasan RUU Pemilu. PAN berpendapat bahwa ketentuan ambang batas selama ini mengakibatkan jutaan suara pemilih tidak terwakili di DPR.
Wakil Ketua Umum PAN Eddy menegaskan bahwa partainya sejak lama menginginkan penghapusan ambang batas, baik untuk pemilihan presiden maupun legislatif. Ia menyampaikan hal tersebut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (29/1/2026).
"Kita termasuk di antara partai yang dari dulu memang menginginkan adanya penghapusan ambang batas, baik itu pilpres maupun untuk pemilihan legislatif," kata Eddy.
Eddy menambahkan, jutaan pemilih tidak dapat ditampung aspirasinya di DPR karena partainya tidak lolos ambang batas. "Karena kita melihat dengan adanya ambang batas ini ada jutaan pemilih yang kemudian tidak bisa ditampung aspirasinya di DPR karena partainya tidak lolos, dan itu jumlahnya tidak kecil, belasan juta," sambungnya.
