Arya-Media.Com, Jakarta – Praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur, yang telah beroperasi secara klandestin sejak tahun 2022, berhasil dibongkar oleh pihak kepolisian. Skandal kesehatan ini mencuat setelah Polda Metro Jaya mengungkap jaringan terorganisir yang telah melayani setidaknya 361 pasien, meraup keuntungan fantastis hingga Rp 2,6 miliar dari operasional ilegalnya. Penangkapan para tersangka menandai keberhasilan aparat dalam memberantas praktik berbahaya yang mengancam nyawa dan kesehatan masyarakat.
Pengungkapan ini dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya setelah serangkaian penyelidikan mendalam. Kombes Edy Suranta Sitepu, selaku Dirkrimsus Polda Metro Jaya, menjelaskan kepada awak media pada Rabu (17/12/2025) bahwa klinik aborsi ilegal ini telah beroperasi selama tiga tahun tanpa terdeteksi, memanfaatkan modus operandi yang licik dengan berpindah-pindah lokasi dan menyewa unit apartemen secara harian atau mingguan untuk menghindari pantauan pihak berwenang. Lokasi di apartemen dipilih karena dinilai lebih privat dan minim kecurigaan dibandingkan dengan klinik fisik yang terang-terangan.
Profitabilitas jaringan ini sungguh mencengangkan. Dengan total keuntungan yang berhasil dikumpulkan hingga mencapai Rp 2.613.700.000 (dua miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), para tersangka menunjukkan betapa menggiurkannya bisnis ilegal ini bagi mereka. Keuntungan ini diperoleh dari tarif aborsi yang dipatok bervariasi antara Rp 5 juta hingga Rp 8 juta per pasien, tergantung pada usia kandungan dan tingkat kesulitan prosedur yang akan dilakukan. Harga yang mahal ini menjadi indikasi bahwa para pasien yang datang mungkin merasa putus asa dan tidak memiliki opsi lain yang aman dan legal.
Modus pembagian hasil kejahatan di antara para tersangka juga terstruktur dengan rapi, menunjukkan adanya koordinasi yang matang dalam menjalankan operasional klinik. Wanita berinisial NS, yang berperan sebagai ‘dokter’ atau pelaksana utama tindakan aborsi, mendapatkan bagian terbesar, yakni sekitar Rp 1,7 juta dari setiap pasien yang ditanganinya. Meskipun berperan vital, tidak dijelaskan apakah NS memiliki latar belakang pendidikan medis yang sah, yang sangat mungkin tidak, mengingat sifat ilegal dari praktik ini. Hal ini tentu menimbulkan risiko kesehatan yang sangat tinggi bagi para pasien.
Kemudian, RH, yang bertugas membantu NS dalam melakukan tindakan aborsi, menerima bagian sekitar Rp 1 juta per pasien. Peran RH kemungkinan meliputi persiapan alat, membantu selama prosedur, dan mungkin juga dalam proses pasca-aborsi yang seharusnya memerlukan pengawasan medis ketat. Keterlibatan asisten tanpa kualifikasi medis juga menambah daftar panjang bahaya yang mengintai pasien.
Selanjutnya adalah M, yang memiliki peran logistik penting sebagai penjemput dan pengantar pasien. M menerima sekitar Rp 1 juta per pasien untuk tugas ini. Peran M sangat krusial dalam menjaga kerahasiaan dan privasi pasien, memastikan mereka datang dan pergi tanpa menarik perhatian. Hal ini juga membantu jaringan untuk tetap tidak terendus oleh pihak keamanan maupun penghuni apartemen lainnya.
Salah satu tersangka dengan bayaran tertinggi adalah YH, seorang admin yang mengelola situs web klinik ilegal ini. YH mendapatkan bagian sekitar Rp 2 juta untuk setiap pasien. Perannya meliputi administrasi, melihat hasil USG, verifikasi KTP, dan membuat janji temu. Keberadaan situs web menunjukkan bahwa klinik ini secara aktif mencari pasien melalui platform daring, memanfaatkan celah di internet untuk menjangkau individu yang membutuhkan layanan aborsi ilegal. Tingginya bayaran YH menegaskan betapa krusialnya peran pemasaran dan manajemen digital dalam operasional mereka. YH juga yang kemungkinan besar menjadi ‘gerbang’ pertama bagi para pasien untuk mengakses layanan ini.
Terakhir, tersangka LN, yang bertanggung jawab menyewa apartemen sebagai lokasi praktik dan juga sesekali menjemput pasien, menerima bayaran antara Rp 200 ribu hingga Rp 400 ribu per pasien. Peran LN sangat penting dalam menyediakan "tempat aman" bagi praktik ilegal ini, sekaligus memastikan mobilitas dan kerahasiaan operasional dengan terus berpindah-pindah lokasi.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 428 ayat 1 Juncto Pasal 60 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini secara tegas mengatur tentang praktik kesehatan yang tidak sesuai dengan standar, termasuk tindakan aborsi yang dilakukan tanpa izin atau oleh tenaga yang tidak berkompeten. Ancaman hukuman yang menanti mereka tidak main-main, yaitu pidana penjara maksimal 12 tahun. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam menindak tegas praktik ilegal yang membahayakan nyawa masyarakat.
Fakta bahwa klinik ini telah beroperasi selama tiga tahun, sejak 2022, dan berhasil melayani 361 pasien, menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan dan efektivitas pencegahan. Kombes Edy Suranta Sitepu mengungkapkan bahwa data pasien sebanyak 361 orang tersebut ditemukan dari olah data di ponsel admin (YH). Jumlah ini adalah bukti nyata skala operasi yang masif dan terorganisir.
Para pelaku secara sengaja berpindah-pindah tempat untuk menghindari kecurigaan dan deteksi, mulai dari wilayah Bekasi hingga akhirnya terendus di Jakarta Timur. Apartemen yang disewa biasanya berjangka harian atau mingguan, disesuaikan dengan volume pasien yang akan dilayani. Strategi ini membuat mereka sulit dilacak dan memberikan ilusi keamanan bagi para pasien yang datang.
Hingga kini, pihak kepolisian masih terus mendalami dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pasien yang teridentifikasi dalam database para tersangka. Langkah ini bertujuan untuk mengungkap lebih jauh jaringan ini, memahami motif para pasien, dan mengidentifikasi potensi korban lainnya. "Kami masih melakukan pemeriksaan beberapa pasien, tentu nanti ke depan akan kita ungkap. Tetapi yang jelas, kami akan melakukan pendalaman, akan melakukan pemanggilan terhadap pasien-pasien yang terdata di dalam database mereka, yang ada 361 tadi," imbuh Kombes Edy. Pemanggilan para pasien ini tentu akan menjadi proses yang sensitif, mengingat stigma sosial dan kerahasiaan medis.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat akan bahaya praktik aborsi ilegal. Selain melanggar hukum, aborsi yang dilakukan oleh pihak tidak berwenang dan di tempat yang tidak steril dapat menyebabkan komplikasi serius seperti infeksi berat, pendarahan hebat, kerusakan organ reproduksi, hingga kematian. Risiko-risiko ini seringkali tidak disadari atau diabaikan oleh para pasien yang terdesak oleh keadaan.
Pakar kesehatan masyarakat seringkali menyoroti bahwa keberadaan klinik aborsi ilegal adalah cerminan dari kompleksitas masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan di masyarakat. Keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal, serta stigma sosial yang masih kuat terkait kehamilan di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan, seringkali mendorong individu untuk mencari jalan pintas yang berbahaya. Oleh karena itu, penindakan hukum saja tidak cukup; diperlukan juga upaya edukasi dan peningkatan akses terhadap layanan konseling serta kesehatan reproduksi yang komprehensif.
Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat terus meningkatkan pengawasan terhadap praktik-praktik kesehatan ilegal dan memperkuat sistem kesehatan yang ada, termasuk dalam hal edukasi dan dukungan bagi perempuan yang menghadapi kehamilan yang tidak direncanakan. Kasus ini bukan hanya tentang penangkapan para pelaku kejahatan, tetapi juga tentang melindungi nyawa dan martabat perempuan, serta menegakkan hukum dan etika dalam dunia kesehatan. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa terulang di masa mendatang, demi terciptanya masyarakat yang lebih sehat dan aman.
