Arya-Media.com, Washington DC – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian untuk mengatasi konflik global. Indonesia, Arab Saudi, dan Turki, berdasarkan laporan Reuters dan The Hill pada Kamis (22/1/2026), telah menyatakan kesediaan bergabung. Puluhan negara lain diundang, dengan respons bervariasi dari sekutu AS.
Dewan Perdamaian ini pertama kali diusulkan Trump pada September tahun lalu. Awalnya bertujuan mengakhiri perang Gaza, namun kemudian diperluas untuk menuntaskan konflik global lainnya. Trump akan menjabat sebagai ketua pertama dewan tersebut.
Piagam pembentukan Dewan Perdamaian menyebut bahwa lembaga ini "berupaya untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di area-area yang terdampak atau terancam oleh konflik". Anggota dibatasi masa jabatannya tiga tahun. Keanggotaan permanen dapat diperoleh dengan membayar US$ 1 miliar (sekitar Rp 16,9 miliar) untuk mendanai kegiatannya.
Gedung Putih telah mengumumkan tujuh anggota Dewan Eksekutif Pendiri. Mereka adalah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan PM Inggris Tony Blair, miliarder AS Marc Rowan, kepala World Bank Group Ajay Banga, dan wakil penasihat keamanan Gedung Putih Robert Gabriel.
Seorang pejabat senior Gedung Putih yang enggan disebut namanya mengatakan, sekitar 35 pemimpin dunia telah berkomitmen bergabung. Jumlah ini dari total 50 undangan yang dikirimkan AS.
Negara-negara yang setuju bergabung termasuk sekutu Timur Tengah seperti Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, Qatar, dan Mesir. Anggota NATO seperti Turki dan Hungaria juga telah menyatakan kesediaannya.
Selain itu, beberapa negara lain yang akan bergabung antara lain Indonesia, Maroko, Pakistan, Kosovo, Uzbekistan, Kazakhstan, Paraguay, Argentina, dan Vietnam. Armenia dan Azerbaijan, yang sebelumnya mencapai kesepakatan damai dimediasi AS, juga disebut setuju.
Yang sedikit kontroversial adalah Belarusia. Pemimpinnya, Presiden Alexander Lukashenko, yang dijauhi Barat karena catatan HAM dan dukungan perang Rusia di Ukraina, juga telah mengumumkan akan bergabung.
Sementara itu, beberapa negara telah menolak undangan. Norwegia dan Swedia secara tegas menyatakan penolakan, sedangkan Prancis mengindikasikan akan menolak.
Italia menilai bergabung dengan Dewan Perdamaian tampaknya akan menjadi langkah yang problematik. Kanada mengatakan "pada prinsipnya" setuju, namun detailnya masih dikerjakan. Ukraina sendiri sedang mempertimbangkan proposal Trump tersebut.
Sekutu AS lainnya seperti Inggris, Jerman, dan Jepang belum mengambil sikap publik yang jelas. Untuk Rusia dan China, sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi. Sebelumnya, Trump mengklaim Presiden Vladimir Putin setuju bergabung, namun Putin mengatakan masih mempelajari proposal tersebut.
