Pekanbaru – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pembinaan (Rakorbin) Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat strategis. Dalam forum penting ini, Irjen Herry Heryawan secara tegas menekankan urgensi pengembangan kemampuan adaptif dan kolaboratif di kalangan personel Polri sebagai fondasi utama untuk menciptakan SDM Polri yang unggul dan profesional. Penekanan ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah visi konkret untuk membentuk korps Bhayangkara yang tanggap terhadap dinamika zaman dan mampu bersinergi secara optimal.
Arya-Media.Com, Jakarta – Rakorbin SDM Tahun Anggaran 2025 ini, yang mengusung tema ‘SDM Polri yang Unggul, Adaptif, dan Kolaboratif’, diselenggarakan di Aula Mapolda Riau dan dihadiri oleh seluruh personel yang bertanggung jawab di bagian Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari Polda Riau maupun seluruh jajaran polres di wilayah hukumnya. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang krusial, berfungsi sebagai platform evaluasi komprehensif atas capaian dan tantangan dalam pembinaan SDM Polri, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis untuk tahun mendatang. Dalam konteks yang lebih luas, pengembangan SDM Polri merupakan pilar utama dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan menjaga kepercayaan publik, mengingat peran vital Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di seluruh pelosok negeri. Tantangan yang dihadapi Polri semakin kompleks, mulai dari kejahatan transnasional, kejahatan siber, hingga isu-isu sosial yang memerlukan pendekatan humanis dan profesional. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan menjadi sebuah keniscayaan.
Irjen Herry Heryawan menyatakan, "Rakorbin SDM ini merupakan momentum strategis untuk melakukan evaluasi pembinaan SDM tahun 2025 agar berjalan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan dan merumuskan langkah-langkah konkret pembinaan SDM di wilayah hukum Polda Riau." Pernyataan ini menegaskan komitmen Polda Riau untuk tidak hanya menjalankan program secara rutin, tetapi juga untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan berdasarkan data dan evaluasi yang mendalam. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, hingga kesejahteraan personel. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap kebijakan SDM yang diterapkan benar-benar efektif dalam menghasilkan personel yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki integritas tinggi dan etika profesional yang kuat.
Kapolda Riau lebih lanjut menekankan bahwa SDM Polri, khususnya di wilayah Polda Riau, ke depan haruslah unggul dalam kompetensi, mampu beradaptasi secara cepat terhadap setiap perubahan yang terjadi, serta memiliki kemampuan kolaboratif yang kuat dalam setiap pelaksanaan tugas. Keunggulan dalam kompetensi berarti setiap personel harus menguasai bidang tugasnya masing-masing dengan sangat baik, didukung oleh pengetahuan yang mutakhir dan keterampilan yang terasah. Ini mencakup kemampuan investigasi, penanganan kejahatan siber, manajemen lalu lintas, hingga kemampuan komunikasi publik dan mediasi konflik sosial. Pelatihan yang berkelanjutan dan berjenjang menjadi kunci untuk mencapai standar kompetensi ini.
Aspek adaptif menjadi semakin relevan di era digital ini, di mana perubahan teknologi dan dinamika sosial berlangsung sangat cepat. Personel Polri dituntut untuk tidak gagap teknologi, melainkan menjadi pengguna aktif dan cerdas dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung tugas-tugas kepolisian, seperti analisis data, penggunaan drone untuk pemantauan, atau pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk identifikasi pola kejahatan. Adaptasi juga berarti kemampuan untuk mengubah pola pikir dan strategi dalam menghadapi jenis-jenis kejahatan baru yang terus bermunculan. Ini membutuhkan fleksibilitas mental dan kesediaan untuk terus belajar dari pengalaman.
Lebih jauh, Irjen Herry Heryawan menyampaikan bahwa kekuatan hakiki Polri adalah kekuatan kolaboratif. "Kekuatan utama kita adalah kekuatan kolaboratif, kebersamaan kita. Apalagi dalam situasi darurat bencana atau situasi kedaruratan lainnya kita membutuhkan kolaborasi dengan instansi terkait, lembaga/kementerian dalam konteks pentahelix, termasuk media, pelaku usaha dan komunitas," jelasnya. Konsep pentahelix—yang melibatkan pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media—menjadi sangat relevan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara holistik. Dalam penanganan bencana alam misalnya, kolaborasi antara Polri dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat sipil adalah kunci keberhasilan. Demikian pula dalam upaya pencegahan kejahatan, sinergi dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif. Kerjasama yang erat ini memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi, meminimalisir dampak negatif, dan mempercepat proses pemulihan.
Dalam amanatnya yang penuh makna, Herry Heryawan juga mengingatkan kembali tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Polri yang fundamental, yakni melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat; melaksanakan penegakan hukum; serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Ketiga pilar ini merupakan esensi keberadaan Polri sebagai pelayan publik. Pelayanan yang prima berarti responsif, transparan, dan tidak diskriminatif. Perlindungan dan pengayoman harus diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, terutama bagi kelompok rentan. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, profesional, dan akuntabel, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sementara itu, pemeliharaan harkamtibmas mencakup upaya preventif, preemtif, dan represif untuk menciptakan kondisi yang aman dan damai. Semua tupoksi ini hanya dapat berjalan optimal jika didukung oleh SDM yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki etos kerja tinggi.
"Dalam konteks penegakan hukum, saya minta apa yang sudah dilakukan untuk melakukan pemetaan, kita memiliki kemampuan techno intelligent dan human intelligent dengan smart policing," katanya. Konsep smart policing merupakan pendekatan modern dalam kepolisian yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan kecerdasan manusia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum. Techno intelligent merujuk pada pemanfaatan data besar (big data), analisis prediktif, sistem pengawasan canggih, dan forensik digital untuk mengidentifikasi pola kejahatan, memprediksi lokasi rawan kejahatan, dan mengumpulkan bukti secara ilmiah. Sementara itu, human intelligent adalah kemampuan personel Polri untuk menggunakan intuisi, pengalaman, keterampilan interpersonal, dan pemahaman mendalam tentang psikologi manusia dalam proses investigasi, interogasi, dan membangun hubungan dengan masyarakat. Kombinasi kedua kecerdasan ini memungkinkan Polri untuk bertindak lebih proaktif, tepat sasaran, dan berbasis bukti dalam setiap penanganan kasus.
Pengembangan Entrepreneurship dan Kemandirian
Lebih jauh, Irjen Herry Heryawan juga meminta adanya terobosan kreatif seperti program "Tabung Harmoni Hijau" sebagai sarana untuk mengembangkan diri dan sekaligus menjadi prototipe dalam mewujudkan ketahanan pangan, sejalan dengan salah satu poin dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. "Personel yang akan memasuki purna tugas itu harus kita optimalkan kemampuannya agar nantinya setelah purna tugas punya jiwa entrepreneurship," katanya. Program ini bukan hanya inovasi internal, tetapi juga merupakan wujud dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan membekali personel yang akan purna tugas dengan jiwa kewirausahaan, diharapkan mereka dapat tetap produktif dan mandiri secara ekonomi setelah tidak lagi aktif di kepolisian. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai keterampilan, mulai dari pertanian modern, perikanan, peternakan, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lainnya. Ini juga merupakan bentuk apresiasi dan perhatian institusi terhadap masa depan para anggotanya.
Kapolda juga meminta seluruh personel Polda Riau untuk terus mengembangkan portofolio dan kemampuan diri secara berkelanjutan. Irjen Herry Heryawan menyoroti masih minimnya kemampuan personel dalam berkomunikasi, sebuah aspek krusial yang seringkali diabaikan. Kemampuan berkomunikasi yang efektif sangat penting bagi seorang polisi, baik dalam berinteraksi dengan masyarakat, rekan kerja, maupun media. Komunikasi yang baik dapat mencegah kesalahpahaman, membangun kepercayaan, meredakan ketegangan, dan menyampaikan informasi secara jelas dan persuasif. Ini mencakup komunikasi verbal, non-verbal, dan kemampuan menulis laporan atau narasi yang akurat.
"Saya minta di setiap level pendidikan pembentukan maupun saat pengembangan nanti, rekan-rekan asah, olah bagaimana bisa ber-sapere aude berpikir sendiri dengan baik, mempertentangkan ide dengan dialektika-dialektika," jelasnya. Frasa Latin "sapere aude" yang berarti "berani berpikir sendiri" atau "berani mengetahui", merupakan seruan Kapolda agar personel Polri tidak hanya patuh pada instruksi, tetapi juga mampu mengembangkan pemikiran kritis, analitis, dan inovatif. Ini mendorong personel untuk tidak takut mengajukan pertanyaan, mencari solusi baru, dan terlibat dalam diskusi dialektis yang sehat untuk menemukan pendekatan terbaik dalam menghadapi masalah. Kemampuan ini sangat penting untuk menciptakan inovasi dalam tugas kepolisian dan menghindari mentalitas "ikut-ikutan" tanpa pemahaman yang mendalam. Dengan sapere aude, setiap personel diharapkan menjadi agen perubahan yang proaktif dan memiliki inisiatif.
Larang Pamer Hedonisme dan Etika Penggunaan Media Sosial
Selain itu, Irjen Herry Heryawan juga menekankan pentingnya personel dalam mengelola informasi secara personal dan bertanggung jawab, serta menjaga marwah dan citra baik Polda Riau. Ia juga mewanti-wanti personel untuk menggunakan media sosial dengan bijak serta menghindari sikap hedonisme yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polri. "Tidak ada tuh yang buat konten-konten hedonisme berangkat ke Singapura, ke mana. Konten edukasi sekarang dibantu oleh AI," katanya dengan tegas. Pesan ini menggarisbawahi betapa pentingnya etika digital bagi setiap anggota Polri. Di era keterbukaan informasi, setiap tindakan dan unggahan di media sosial dapat dengan cepat menyebar dan memiliki dampak besar terhadap reputasi pribadi maupun institusi. Pamer kemewahan atau gaya hidup hedonis sangat bertentangan dengan semangat pengabdian dan kesederhanaan yang seharusnya melekat pada seorang abdi negara. Hal ini juga dapat menimbulkan kecurigaan publik terkait sumber kekayaan, yang berujung pada menurunnya kepercayaan.
Sebaliknya, Kapolda mendorong personel untuk memanfaatkan media sosial sebagai platform yang positif, misalnya dengan membuat konten-konten edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat membantu dalam menciptakan konten-konten edukatif yang menarik dan relevan, mulai dari tips keamanan, informasi hukum, hingga kampanye pencegahan kejahatan. Dengan demikian, media sosial dapat diubah menjadi alat untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat dan meningkatkan literasi keamanan. Pesan ini tidak hanya tentang larangan, tetapi juga tentang bagaimana mengoptimalkan potensi media sosial untuk tujuan yang lebih besar.
Sebelum menutup sambutannya, Irjen Herry Heryawan berharap agar rakorbin ini tidak hanya sebatas pada tataran diskusi dan perumusan teori, tetapi melahirkan suatu rumusan strategis dan kebijakan yang sifatnya implementatif, dengan langkah nyata yang dapat dilakukan secara konsisten dan terukur. Ini berarti setiap rekomendasi yang dihasilkan harus memiliki rencana aksi yang jelas, target waktu, dan indikator keberhasilan yang dapat dipantau. Konsistensi dalam pelaksanaan adalah kunci untuk memastikan bahwa perubahan yang diinginkan benar-benar terwujud dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Tanpa implementasi yang konsisten, strategi sehebat apapun hanya akan menjadi dokumen belaka.
"Dengan SDM Polda Riau yang unggul, adaptif, dan kolaboratif, saya optimis kita mampu meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga kamtibmas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri," pungkasnya. Pernyataan penutup ini adalah sebuah visi jangka panjang yang menempatkan SDM sebagai aset paling berharga dalam mencapai tujuan institusi. SDM yang unggul akan mampu memberikan pelayanan terbaik, SDM yang adaptif akan mampu menghadapi tantangan masa depan, dan SDM yang kolaboratif akan mampu bersinergi dengan semua elemen masyarakat. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan legitimasi serta kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di wilayah Riau. Melalui Rakorbin ini, Polda Riau bertekad untuk terus berinovasi dan bertransformasi demi mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.
