Arya-Media.com, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) buka suara terkait rencana pembangunan gedung baru di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Waketum MUI KH Cholil Nafis menegaskan bahwa gedung tersebut bukanlah pemberian atau hibah dari Presiden Prabowo Subianto, melainkan hanya hak pakai sebagai fasilitas negara. Pernyataan ini disampaikan Cholil Nafis pada Kamis (12/2/2026), menegaskan bahwa gedung tersebut akan tetap menjadi aset negara dan pengelolaannya dipegang oleh pemerintah.
KH Cholil Nafis, yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat, menjelaskan bahwa hak pakai ini serupa dengan lembaga-lembaga lain yang memanfaatkan fasilitas negara. "Ini bukan pemberian atau hibah. Kita hanya menggunakan hak pakai, sebagaimana lembaga-lembaga lain menggunakan fasilitas negara," kata Cholil Nafis, dilansir laman MUI.
Menurutnya, gedung tersebut nantinya akan menjadi aset negara. Pengelolaannya pun tetap oleh negara, bukan oleh MUI. Kiai Cholil menegaskan MUI tidak pernah mengajukan permintaan gedung baru kepada pemerintah. Dia mengatakan rencana ini murni keinginan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami tidak meminta dan tidak mengajukan. Presiden-lah yang menyampaikan langsung keinginan dan komitmen itu kepada kami," jelasnya. Hingga kini, belum ada pembahasan teknis mengenai desain atau pembagian lantai, sehingga MUI tidak ingin berspekulasi lebih jauh.
Cholil juga menekankan bahwa lembaga keagamaan seperti MUI tidak dapat diukur dengan pendekatan bisnis atau pengembalian biaya pembangunan. "Kinerja kami itu bersifat kualitatif, kemasyarakatan, ukurannya adalah bagaimana kita menciptakan kehidupan beragama yang baik, kerukunan antarumat, perdamaian dan kemaslahatan masyarakat. Bukan berapa uang yang kembali," tegasnya.
Ia menegaskan posisi MUI sebagai mitra pemerintah yang independen dan kritis. MUI, lanjutnya, bukan musuh pemerintah, juga bukan pembenar semua kebijakan pemerintah. "Kalau kebijakan itu benar dan baik untuk bangsa, kita dukung sepenuhnya. Kalau ada yang keliru, kita ingatkan. Itulah posisi mitra," ujarnya.
Terakhir, Cholil menegaskan di mana pun kantor MUI berada, tugasnya akan selalu melayani umat. "Jika gedung ini nanti membuat pelayanan kepada umat menjadi lebih maksimal, maka itu kebaikan. Jika tidak, kami tetap bisa bekerja di mana saja. Kami tidak muluk-muluk," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang menyiapkan lahan di kawasan Bundaran HI untuk pembangunan gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam. Lahan itu disebut berada di lokasi strategis di jantung Ibu Kota.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Munajad Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada Sabtu (7/2). Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan komitmennya memperkuat peran ulama dan lembaga keumatan.
"Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang-lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain," kata Prabowo. Gedung tersebut juga akan bisa dimanfaatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.
Sementara itu, Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid mengatakan gedung yang disiapkan Presiden Prabowo berada di kawasan Bundaran HI. Bangunan itu dulunya merupakan gedung Kedutaan Besar Inggris.
