Arya-Media.com, PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah untuk mengembalikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang selama ini dipotong, khususnya bagi daerah terdampak bencana alam. Desakan ini disampaikan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2026). Menurutnya, cuaca ekstrem memaksa seluruh pemerintah daerah untuk selalu siaga, sementara keterbatasan anggaran disebut menjadi penyebab lambatnya respons penanganan bencana pada 2025.
Deddy Sitorus menyatakan bahwa PDIP mendukung penuh pengembalian TKD secara keseluruhan. Ia menilai kondisi anomali iklim saat ini mengharuskan seluruh pemerintah daerah bersiap siaga karena cuaca ekstrem melanda hampir semua kabupaten dan kota.
"Kalau untuk TKD, tentu kami mendukung sekali kalau bisa dikembalikan sepenuhnya. Dalam situasi anomali iklim seperti sekarang ini, seluruh pemerintah daerah harus bersiap siaga karena cuaca ekstrem dialami hampir di seluruh kabupaten dan kota," ujar Deddy.
Menurut Deddy, keterbatasan anggaran menjadi faktor utama lambatnya respons pemerintah daerah dalam penanganan bencana sepanjang tahun 2025. Oleh karena itu, ia menilai negara wajib menyiapkan anggaran khusus untuk menghadapi kondisi darurat.
"Ini sangat nyata kita lihat. Negara rawan bencana seperti Indonesia tidak bisa tidak, harus selalu ada anggaran yang disiapkan untuk menghadapi situasi seperti ini," tegasnya.
Lebih lanjut, Deddy menyarankan efisiensi anggaran seharusnya diterapkan pada program lain, bukan pada TKD daerah. Penguatan kapasitas daerah dinilai krusial tidak hanya untuk penanganan bencana saat ini, tetapi juga mitigasi dan edukasi kebencanaan di masa mendatang.
"Kami berharap efisiensi dilakukan untuk program-program lain dulu. TKD perlu dikembalikan agar pemerintah daerah lebih berdaya," kata Deddy.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa sikap partainya selaras dengan garis politik ekologi yang ditekankan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP. Berbagai kebijakan, menurut Hasto, perlu dievaluasi untuk mewujudkan keadilan ekologis dari hulu hingga hilir.
"Seluruh jajaran partai, baik eksekutif maupun legislatif, wajib menjalankan garis kebijakan ekologi partai. Kita harus melakukan perombakan menyeluruh terhadap kebijakan yang tidak membawa keadilan ekologis," ucap Hasto.
Di tengah maraknya bencana banjir dan longsor, PDIP diketahui juga mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jawa Barat. Bantuan tersebut meliputi dua mobil klinik berjalan lengkap dengan fasilitas kesehatan dan relawan medis.
Hasto menjelaskan, PDIP melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) dan Relawan Kesehatan telah aktif bergerak di sejumlah wilayah bencana. Wilayah-wilayah tersebut termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Jawa Barat.
"Untuk Jawa Barat, khususnya wilayah yang terdampak longsor, kami mengirimkan relawan kesehatan yang sudah dilatih dan siap membantu masyarakat," jelas Hasto.
Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menambahkan, mobil klinik tersebut dilengkapi fasilitas klinik gigi, klinik mata, USG, layanan penyakit dalam, laboratorium, hingga apotek. Tim medis yang diberangkatkan terdiri dari dokter dan perawat.
"Hampir seluruh Jawa Barat terdampak bencana. Kami fokus bergerak membantu rakyat, ini gotong royong kader partai," pungkas Ribka.
