Arya-Media.Com, Jakarta – Gempa bumi kuat yang diikuti oleh serangkaian banjir bandang dan tanah longsor di berbagai wilayah Sumatera telah meninggalkan jejak kehancuran mendalam. Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari seribu korban jiwa dan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang, menegaskan skala tragedi yang melanda. Kerusakan infrastruktur yang masif, termasuk akses jalan yang terputus, jembatan yang ambruk, serta ribuan rumah warga yang hancur, telah menciptakan tantangan besar dalam upaya penanganan darurat dan pemulihan. Dalam respons cepat dan terkoordinasi, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan berbagai lembaga kemanusiaan terus berupaya memulihkan kondisi dan memastikan layanan esensial kembali beroperasi penuh, dengan fokus utama pada sektor kesehatan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan (faskes) dapat segera berfungsi kembali di tengah-tengah krisis. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus, dalam keterangannya kepada wartawan di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/12/2025), menyampaikan progres pemulihan yang menggembirakan. Khususnya di Aceh, dari total 65 rumah sakit yang ada, 62 di antaranya telah berhasil kembali beroperasi melayani masyarakat. Benjamin menekankan bahwa hanya tiga rumah sakit swasta yang masih dalam tahap perbaikan dan belum sepenuhnya berfungsi, namun upaya percepatan terus dilakukan.
Lebih lanjut, sektor layanan kesehatan primer di Aceh juga menunjukkan capaian yang luar biasa. Dari 305 Puskesmas yang tersebar di seluruh provinsi, sebanyak 268 Puskesmas telah beroperasi kembali. Ini berarti hanya 37 Puskesmas yang masih belum dapat beroperasi, sebagian besar karena mengalami kerusakan parah akibat dampak banjir dan tanah longsor yang dahsyat. Keberhasilan pemulihan Puskesmas ini sangat krusial mengingat perannya sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan di tingkat komunitas, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Kembalinya operasional faskes ini menjadi tulang punggung dalam menangani berbagai masalah kesehatan pasca-bencana, mulai dari penanganan luka-luka, penyakit menular, hingga dukungan psikososial.
Situasi di Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) juga menunjukkan tren positif yang serupa. Wamenkes Benjamin menginformasikan bahwa hampir seluruh rumah sakit di kedua provinsi tersebut telah kembali beroperasi secara penuh. Di Sumut, hanya empat Puskesmas yang masih belum berfungsi, sebuah angka yang relatif kecil mengingat skala bencana yang terjadi. Percepatan pemulihan ini tidak lepas dari kerja keras tim medis, dukungan logistik dari pusat, serta kolaborasi erat dengan pemerintah daerah dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memastikan akses dan keamanan.
Prioritas utama Kemenkes pasca-bencana tidak hanya terbatas pada pemulihan infrastruktur fisik faskes, tetapi juga pada penyediaan obat-obatan yang lengkap dan pengendalian penyakit. "Jadi kegawatan emergency sudah teratasi, tapi yang kita perlu siapkan adalah obat-obatan untuk pasca bencana, termasuk obat untuk atasi diare untuk bagaimana atasi akibat kurang air bersih," ujar Benjamin. Ketersediaan air bersih yang terbatas seringkali menjadi pemicu wabah penyakit seperti diare, tifus, dan infeksi saluran pencernaan lainnya di lokasi bencana. Oleh karena itu, Kemenkes telah mendistribusikan ribuan paket obat-obatan esensial, termasuk rehidrasi oral, antibiotik, dan vitamin, ke seluruh titik pengungsian dan faskes yang beroperasi. Selain itu, kampanye hidup bersih dan sehat serta penyuluhan mengenai sanitasi yang layak juga digencarkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular.
Untuk memastikan respons yang cepat dan koordinasi yang efektif, Kemenkes telah menempatkan perwakilan di setiap titik bencana. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah pengambilan keputusan dan pengiriman bantuan medis secara langsung tanpa birokrasi yang berbelit. "Jadi kita taruh orang supaya nggak ada alasan karena orang Kemenkes bisa setiap saat langsung karena perintahnya adalah untuk krisis ini apa yang emergency segera dikirim ke lokasi, itu sudah berlangsung 22 hari," jelas Benjamin. Kehadiran personel Kemenkes di lapangan memungkinkan pemantauan kondisi kesehatan masyarakat secara real-time, identifikasi kebutuhan mendesak, dan penyesuaian strategi penanganan sesuai dinamika di lapangan. Meskipun fase krisis akut telah berhasil diatasi, Wamenkes mengakui bahwa masih ada tugas besar untuk memperbaiki dan mengganti alat-alat kesehatan yang rusak parah, yang memerlukan investasi jangka panjang untuk memastikan kesiapan faskes di masa depan.
Di sisi lain, jaminan ketersediaan pangan menjadi pilar krusial lainnya dalam upaya pemulihan pasca-bencana. Direktur Utama (Dirut) Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memberikan kepastian kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir mengenai stok beras di lokasi bencana Sumatera. Rizal menegaskan bahwa Bulog memiliki stok beras yang sangat memadai, baik di tingkat nasional maupun di daerah-daerah terdampak. Secara nasional, stok beras Bulog saat ini mencapai angka fantastis, yakni 3.582.000 ton, yang tersebar di berbagai gudang Bulog di seluruh Indonesia. Jumlah ini jauh melampaui kebutuhan konsumsi bulanan nasional, sehingga memberikan rasa aman akan ketersediaan pangan di seluruh wilayah, termasuk yang sedang menghadapi krisis.
Secara spesifik, untuk wilayah Aceh, stok beras Bulog tercatat sebanyak 82.000 ton. Di Sumatera Utara, Bulog memiliki stok 25.000 ton, dan di Sumatera Barat, stok beras mencapai 7.000 ton. Angka-angka ini menunjukkan kesiapan Bulog dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di ketiga provinsi tersebut, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Rizal menjelaskan bahwa Bulog telah bersinergi erat dengan berbagai pihak, termasuk TNI-Polri, BNPB, dan pemerintah daerah, untuk memastikan proses penyaluran beras dapat berjalan lancar. Pendistribusian beras ini tidak hanya dilakukan melalui jalur darat yang seringkali terganggu oleh kerusakan infrastruktur, tetapi juga melalui jalur laut dan udara, terutama untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan terisolasi yang paling membutuhkan. Penggunaan helikopter dan kapal laut menjadi opsi vital untuk memastikan bantuan pangan sampai ke tangan warga yang kesulitan akses.
Komitmen Bulog dalam menjamin ketahanan pangan pasca-bencana semakin diperkuat dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Rizal mengungkapkan bahwa Bulog telah melipatgandakan stok beras di tiga lokasi bencana tersebut. "Jadi kita lipatgandakan, dua kali lipat. Mudah-mudahan ini akan menjadi stok yang terbanyak di masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota yang terdampak," imbuhnya. Kebijakan ini merupakan langkah proaktif untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan pangan dan mencegah terjadinya gejolak harga atau penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dengan stok yang berlimpah, masyarakat tidak perlu panik, dan distribusi bantuan pangan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan hingga kondisi pulih sepenuhnya. Selain beras, Bulog juga berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan esensial lainnya seperti gula, minyak goreng, dan tepung terigu, meskipun beras tetap menjadi prioritas utama.
Upaya kolaboratif antara Kemenkes dan Bulog ini merupakan bagian integral dari strategi penanggulangan bencana yang lebih luas yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan BNPB. BNPB, sebagai koordinator utama penanggulangan bencana, telah mengerahkan seluruh sumber daya dan mengaktifkan posko komando tanggap darurat di tingkat provinsi dan kabupaten. Selain Kemenkes dan Bulog, kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Sosial (Kemensos) berperan dalam penyediaan hunian sementara dan bantuan logistik non-pangan, sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) fokus pada perbaikan infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan.
Sinergi yang kuat antara berbagai elemen pemerintah, didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan organisasi non-pemerintah, telah menunjukkan efektivitasnya dalam menghadapi skala bencana yang kompleks ini. Tantangan logistik di medan yang sulit, komunikasi yang terputus, dan trauma psikologis yang dialami masyarakat menjadi fokus perhatian yang terus-menerus. Program dukungan psikososial, yang melibatkan psikolog dan relawan, juga telah diluncurkan di berbagai titik pengungsian untuk membantu korban bencana mengatasi dampak emosional dan trauma yang mendalam.
Bencana di Sumatera ini juga menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk terus memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Peningkatan kapasitas sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh terhadap bencana, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai risiko dan tindakan yang harus diambil saat bencana, menjadi agenda penting ke depan. Pemerintah berkomitmen untuk tidak hanya memulihkan kondisi pasca-bencana tetapi juga membangun kembali dengan lebih baik (build back better), menjadikan wilayah terdampak lebih tangguh dan berketahanan di masa mendatang. Dengan upaya kolektif dan komitmen yang kuat, diharapkan masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat segera bangkit dan menata kembali kehidupan mereka.
