Arya-Media.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti posisi strategis Indonesia di Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) terkait krisis Gaza. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026). Puan menegaskan peran Indonesia untuk berkontribusi nyata dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza serta mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina.
Dalam pidato penutupan masa sidang, Puan mengatakan DPR melalui fungsi konstitusionalnya telah merespons berbagai isu strategis. Ini mencakup pengelolaan perekonomian, reformasi hukum, perlindungan sosial di bidang kesehatan, hingga politik luar negeri yang tetap pada prinsip bebas aktif.
"Situasi dan kondisi dunia saat ini ditandai oleh keterbukaan, interkoneksi, dan arus globalisasi yang semakin intens. Negara-negara tidak lagi berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam jejaring ekonomi, sosial, politik, dan budaya," kata Puan dalam keterangannya.
Menurut Puan, tatanan kerja sama internasional dibangun di atas norma dan komitmen bersama. Hal ini meliputi standar ekonomi, nilai-nilai sosial, hingga prinsip demokrasi dan HAM.
"Dalam konteks inilah, pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan angka, tetapi dari kualitas kehidupan manusia dan keadilan sosial yang dirasakan rakyat," ucapnya.
Puan melanjutkan, "Karena kita hidup dalam dunia yang saling bergantung, Indonesia harus memperkuat daya tahan dan daya saing nasional agar memiliki posisi tawar yang baik dalam tatanan global."
Diketahui, awal 2026 juga diwarnai meningkatnya ketegangan hubungan internasional. Ini termasuk konflik bersenjata dan eskalasi perang dagang yang mengganggu rantai pasok serta menekan pertumbuhan ekonomi global.
"Dalam dunia yang saling bergantung, tidak ada bangsa yang dapat berdiri dan aman sendirian, stabilitas global hanya dapat dicapai melalui kerja sama. Karena itu, dinamika global hari ini, menuntut diplomasi yang lebih efektif dan berorientasi pada solusi yang damai," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Puan menyinggung keikutsertaan Indonesia di BoP. Badan pengawas multilateral tersebut dibentuk pada 15 Januari 2026 untuk mengawasi pelaksanaan Rencana Perdamaian Gaza dan Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB.
"Pemerintah harus dapat mengoptimalkan posisi strategis Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB maupun dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk berkontribusi nyata terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza serta mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina," tegas Puan.
Dia menambahkan, "Kepemimpinan Indonesia dalam Dewan HAM PBB dan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian harus tetap berlandaskan politik luar negeri yang bebas dan aktif, menjunjung tinggi prinsip sovereign equality (kesetaraan kedaulatan negara)."
Menurut Puan, prinsip tersebut sejalan dengan Piagam PBB dan amanat Pembukaan UUD 1945. Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
"Prinsip ini memastikan bahwa diplomasi Indonesia bukan sekadar simbolik, melainkan berdiri teguh pada kedaulatan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hukum internasional," ungkap Puan.
Puan juga menyampaikan, DPR memperkuat hubungan bilateral melalui pertemuan dengan delegasi parlemen sejumlah negara sahabat. Ini merupakan bagian dari kerangka diplomasi parlemen pada masa persidangan ini.
Negara-negara yang dimaksud antara lain Korea Selatan, Jepang, Sudan, Kuwait, Iran, Kuba, Albania, Afrika Selatan, Aljazair, dan Amerika Serikat.
"Melalui fungsi diplomasi, DPR RI berperan aktif mendukung politik luar negeri Indonesia, membangun kepercayaan antarnegara, serta menginisiasi dialog atas berbagai isu global," terang Puan.
"DPR RI berkomitmen mendorong terwujudnya tata dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh umat manusia," sambungnya.
Di bidang ekonomi, Puan menyebut DPR akan terus mengawal kebijakan yang memperkuat kemandirian industri nasional. Selain itu juga ketahanan pangan dan energi, serta penguatan UMKM dan perlindungan tenaga kerja.
Sementara di bidang sosial dan budaya, ia mengatakan penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan kelompok rentan tetap menjadi prioritas DPR.
"Di bidang politik, komitmen terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia harus terus ditegakkan melalui regulasi yang memiliki legitimasi sosial yang kuat," ujar Puan.
"Dengan agenda yang jelas dan terukur tersebut, DPR RI tidak hanya merespons dinamika global, tetapi juga memastikan bahwa keberadaan Indonesia dalam ekosistem global menjadi peluang untuk memperkuat kedaulatan, kesejahteraan, dan martabat bangsa," tutup Puan.
Sebagai informasi, Puan didampingi para Wakil Ketua DPR. Mereka adalah Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sari Yuliati.
